TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh mengharapkan proses peletakan senjata milik sayap militer Gerakan Aceh Merdeka bisa dirampungkan dalam jangka waktu tujuh bulan setelah perjanjian damai ditandatangani. Hal itu diungkapkan Puteh kepada wartawan usai melakukan sujud syukur atas keberhasilan penandatanganan perjanjian damai di Mesjid Raya Banda Aceh, Kamis (12/12) sore. Puteh yang baru kembali dari Jenewa mengatakan, peletakan senjata GAM baru akan dilakukan setelah Komite Keamanan Bersama - yang diisi wakil GAM, RI dan Henry Dunant Centre - menetapkan zona damai di Aceh. "Penentuan zona damai ini akan dilakukan dalam jangka waktu dua bulan setelah perjanjian ditandatangani," ujar Puteh. Teknis penentuan zona damai, kata dia, KKB akan mengidentifikasi lokasi konflik yang tergolong rawan. Lokasi itu, nantinya secara otomatis akan ditetapkan sebagai zona damai sekaligus akan diprioritaskan untuk program rehabilitasi kembali. "Selama ini tercatat 23 titik lokasi rawan," ujar Puteh tanpa menjelaskan lokasi yang dimaksud. Lokasi zona damai dan peletakan senjata, kata dia, akan ditetapkan oleh KKB. Dengan demikian, kata dia, penggudangan senjata GAM yang sebelumnya direncanakan dengan sistem dua kunci (satu kunci dipegang GAM, satu lainnya di pegang Henry Dunant Centre) tidak disepakati. Namun, pihak Indonesia berhak meminta Henry Dunant melakukan pemantauan lokasi senjata tanpa pemberitahuan. Untuk proses peletakan senjata, kata Puteh, akan dilakukan secara bertahap selama lima bulan setelah zona aman disepakati. "Artinya, tujuh bulan setelah penandatanganan dilakukan, semua proses itu sudah dirampungkan," ujarnya. Puteh mengakui proses peletakan senjata memang tidak tercantum secara eksplisit dalam klausul perjanjian. "Tapi HDC sudah membuat pernyataan bahwa mereka menjamin peletakan senjata akan dilakukan sesuai keinginan Indonesia," katanya. Bila situasi keamanan sudah memungkinkan, langkah selanjutnya adalah melakukan all incluve dialogue yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh. (Yuswardi A. Suud - Tempo News Room)