TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim multipartai untuk pengembalian aset negara bertemu Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie di gedung DPR/MPR. Jakarta, Rabu (10/12). Mereka menyampaikan data-data mengenai aset negara yang dikuasai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.Tim multipartai itu terdiri dari Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Merdeka, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Indonesia Baru, Partai Islam Indonesia, PNI Marhenisme, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pelopor, dan Partai Sarikat Indonesia.Menurut pimpinan delegasi, Barata, mereka mendesak agar aset-aset itu dikembalikan untuk memenuhi rasa keadilan rakyat serta tegaknya hukum demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Barata mengutip pasal 8 UU No. 31/2002 tentang partai politik yang isinya menyatakan, partai politik berhak memperoleh perlakukan yang sama dan adil dari negara.Dari investigasi multipartai diperoleh data dan masukan bahwa banyak kantor-kantor milik Partai Golkar, PDI Perjuangan dan PPP di seluruh Indonesia yang menggunakan aset negara sampai sekarang. "Sangat ironis disatu pihak pemerintah tetap bertindak melakukan penggusuran apabila tanahnya ditempati rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal, disisi lain pemerintah justru membiarkan bahkan memberikan fasilitas kantor kepada partai politik," katanya.Untuk itu, tim multipartai akan menyampaikan somasi pada Sekretariat Negara untuk mengambil aset-aset negara yang dikuasai partai politik. Pada 17 Desember nanti, tim multipartai akan meneruskan somasi ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Pada kesempatan yang sama, Migdad Husein, Wakil Sekjen Partai Bintang Reformasi meminta adanya pengambilan paksa aset negara yang dikuasai partai politik. Sebab, soal dana bagi tiga partai tersebut sudah bukan masalah. Migdad menambahkan, khusus untuk Partai Golkar, aset negara tidak hanya dikuasai partai tetapi juga organisasi-organisasi di bawahnya.Dalam tanggapannya, Effendy mendukung tuntutan tim multipartai tersebut. Namun dirinya menyarankan agar tim multipartai tersebut tetap melanjutkan usaha ini melalui jalur hukum. "Kalau dua kekuatan di DPR, PDI Perjuangan dan Golkar bersatu, apalagi ditambah PPP, tidak akan ada pansus atau panja. Ini adalah realitas peta politik," kata Effendy.Menurutnya, untuk dapat mengembalikan aset negara dari partai politik, dibutuhkan kesadaran dari pemerintah. Namun dia mengingatkan, kesadaran itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlukan adanya dorongan dan dukungan opini publik. Priandono Kusumo - Tempo News Room