Kapolri Ogah Bocorkan Pengganti Ito Sumardi

Reporter

Editor

Rabu, 22 Juni 2011 13:43 WIB

TEMPO/Amston Probel

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo masih enggan memberi bocoran mengenai siapa yang bakal menduduki kursi nomor satu di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, menggantikan Komisaris Jenderal Ito Sumardi yang akan memasuki masa pensiun.

Timur hanya mengatakan soal lazimnya syarat yang harus dipenuhi seorang calon kepala Bareskrim. “Sekali lagi nunggu ya, artinya memang yang sudah pernah jadi Kapolda,” ujarnya saat ditanya wartawan di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 22 Juni 2011.

Kabar pergantian Kabareskrim semakin santer mendekati masa pensiun Ito Sumardi pada akhir bulan ini. Namun, hingga kini belum jelas siapa petinggi Polri yang bakal menggantikan posisinya. Tak hanya Ito, Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Mathius Salempang juga akan memasuki masa pensiun.

Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dalam beberapa kesempatan sempat melontarkan penyataan bahwa calon kepala Bareskrim pengganti Ito Sumardi bisa berasal dari perwira polisi bintang dua (inspektur jenderal) atau bintang tiga (komisaris jenderal). "Semua punya kesempatan, mau dia bintang dua atau tiga," ujar Nanan beberapa waktu lalu.

Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, menilai ada beberapa perwira tinggi Mabes Polri yang bisa direkomendasikan sebagai calon kuat pengganti Ito Sumardi. Mereka antara lain Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Sutarman, Kepala Polda Kalimantan Timur Irjen Bambang Widaryatmo (Akpol angkatan 1978), Koordinator Staf Ahli Kepala Polri Irjen Badrodin Haiti (Akpol 1982), serta Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan (Akpol 1980).

Nama Sutarman dan Bambang dijagokan karena keduanya memiliki jam terbang yang cukup mumpuni. Keduanya pernah menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid dan dinilai cukup dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga mantan anggota tim sukses Timur Pradopo sebagai Kepala Polri.

JAYADI SUPRIADIN

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

12 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya