Patrialis Puas, Pendaftar Calon Pimpinan KPK Tembus 200 Orang  

Reporter

Editor

Selasa, 21 Juni 2011 15:33 WIB

Wakil ketua, M.H. Ritonga, Ketua Sekaligus Menkumham, Patrialis Akbar, dan Wakil Ketua H. Soeharto ketika mengikuti rapat Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (27/05). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan puas dengan hasil pendaftaran calon pimpinan KPK. "Saya puas. Sangat susah mencari 200 orang," ujar Ketua Panitia Seleksi, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa 21 Juni 2011.

Menteri Patrialis juga menyambut baik banyaknya calon dari kalangan internal KPK yang mendaftarkan diri. "Bagus, bagus, kami puas," katanya. Patrialis sekaligus menegaskan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK sudah memutuskan hanya akan mencari 8 orang kandidat karena Busyro Muqoddas--Ketua KPK saat ini--sudah diputuskan menjabat pimpinan KPK dalam tiga tahun mendatang.

Berdasarkan data terakhir Pansel Pimpinan KPK tercatat 215 orang pendaftar yang berkasnya dinyatakan lengkap. Para pendaftar berasal dari berbagai profesi. Antara lain advokat sebanyak 49 orang, pegawai negeri sipil 43 orang, jaksa 3 orang, dosen 37 orang, anggota TNI Polri dan purnawirawan 14 orang, serta kalangan swasta 69 orang.

Sejumlah nama penting dan sudah populer di bidang pemberantasan korupsi ikut mendaftar di hari terakhir yang ditutup Senin 20 Juni 2011 kemarin. Antara lain Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, praktisi hukum Bambang Widjojanto, dan Adnan Panduraja.

Dari internal KPK sendiri ada enam nama yang mendaftar, yakni Chandra M. Hamzah (kini Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan); Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja; Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Handoyo Sudrajat; Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Istansi, Sujanarko; penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, serta Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP.

Patrialis juga menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk menjabat pimpinan KPK selama 4 tahun. "Soal nanti seleksi Dewan, itu urusan DPR. Panita Seleksi hanya memutuskan 8 orang. Itu putusan pemerintah," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya