TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah ingin memperoleh masukan dari para ahli dan pengamat soal pembatasan truk masuk tol dalam kota. Menurut Menteri Perhubungan Freddy Numberi, saat ini Institut Teknologi Bandung sedang melakukan analisis sisi ekonomi dan akan dipaparkan siang ini. Misalnya, hasil kajian truk masuk tol Cawang menuju jalan tertentu apakah memang pada jam yang telah ditentukan sebelumnya atau perlu perubahan. "Nah, dari dua perbandingan itu kita bahas bersama inilah hasil untung-ruginya. Makanya kami minta semua pihak bersepakat bersama," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta Convention Center, Jumat 27 Mei 2011.

Dalam rapat yang dilakukan tadi malam, Freddy mengatakan ada keluhan dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi akibat pembatasan truk masuk kota Jakarta ini. Terjadi perpindahan macet ke wilayah Tangerang Selatan. Pemerintah, kata dia, akan mengayomi semua pihak termasuk wilayah Tangerang Selatan. "Mohon jangan menutup, kalau menutup truk-truknya mau dialihkan ke mana. Akhirnya kan ke Tangerang Selatan, mereka kan ingin menutup juga," katanya.

Sementara, kata Freddy, kebijakan pembatasan truk masuk Jakarta dicabut dulu. Alasannya, dari kajian ekonomi kurang menguntungkan, sambil melihat matematisnya, sehingga pemerintah akan melihat alternatifnya. "Pukul Jam 14.00 WIB hari ini semoga bisa diputuskan," katanya. Permintaan awal akan diberlakukan hingga 10 juni 2011.

Ia mengakui masalah ini telah berlarut-larut. Sebenarnya, sudah ada rencana koordinasi pembahasan hal ini. Ia mengungkapkan keterlambatan masalah ini telah mengakibatkan perubahan, malah jalan yang semula bukan untuk truk berkapasitas 10 ton, dilewati 10 ton. Padahal, hal ini justru mengakibatkan jalannya rusak. Untuk itulah masalah ini akan diputuskan hari ini. Semua pihak yang terkait diundang, termasuk Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, dan Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengaku setuju dengan pencabutan pembatasan truk masuk tol. Ia setuju jika pembatasan itu dilakukan pada jam macet saja, tidak setiap waktu. Ia mengatakan, jika diberlakukan secara penuh, akan mengganggu para pengusaha. "Kompromi sekarang OK di jam padat saja, penyelesaian ini perlu diskusi bukan dengan arogansi," katanya. Ia berharap pada jangka panjang pemerintah bisa menambah infrastruktur jalan.

EKO ARI WIBOWO