Legislator Malang Minta Jumlah Siswa Dibatasi  

Reporter

Editor

Rabu, 25 Mei 2011 15:23 WIB

Sejumlah Orang Tua mengembalikan formulir Pra pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 68 Jakartan (28/6). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Malang - DPRD Kota Malang mendesak Dinas Pendidikan membatasi jumlah siswa SMP, SMK, dan SMA negeri. Pembatasan jumlah siswa sekolah negeri diperlukan agar sekolah swasta tidak kekurangan siswa. "Banyak sekolah kolaps karena tak dapat siswa," kata Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kota Malang, Christea Frisdiantara, Rabu, 25 Mei 2011.

Menurut Christea, jumlah siswa di sekolah negeri seharusnya hanya 32 siswa per kelas untuk kelas reguler, 24 siswa per kelas untuk kelas internasional, dan 26 siswa per kelas untuk sekolah standar nasional (SSN). Namun, jumlah siswa sekolah negeri saat ini rata-rata 40 siswa per kelas. "Sekolah negeri rata-rata menerima siswa baru setiap tahunnya hingga 280-400 siswa," kata Christea. "Akibatnya, siswa baru banyak terserap ke sekolah negeri."

Data yang dihimpun DPRD Kota Malang menyebutkan rata-rata sekolah swasta hanya mendapatkan siswa antara 60 sampai 70 siswa. Bahkan, banyak yang hanya mendapatkan 15 siswa.

Karena kekurangan siswa, banyak sekolah tutup atau bangkrut. Christea menyebutkan jumlah SMP swasta kini tinggal 65 sekolah. "Ada dua SMP yang tutup tahun lalu. Sedangkan untuk SMK, ada 5 dari 36 SMK yang terancam ditutup, 10 SMA juga terancam bangkrut," tutur Christea.

Dinas Pendidikan berencana menerima 7.136 siswa untuk 31 SMPN. Sedangkan untuk 10 SMAN direncanakan menerima 2.911 siswa dan 13 SMK sebanyak 6.900 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas, setuju usulan Komisi Pendidikan. Namun, realisasinya masih menunggu persetujuan Walikota. "Soal jumlah siswa diatur melalui peraturan wali kota."

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Soekarno Tandjung menyambut gembira usulan DPRD. Menurutnya, sekolah negeri sangat sulit mendapatkan siswa yang banyak tanpa ada pembatasan jumlah siswa sekolah negeri. "Orang tua akan lebih memilih sekolah negeri karena lebih bergengsi," katanya.

BIBIN BINTARIADI

Berita terkait

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

1 hari lalu

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

Aturan itu telah disiapkan menjelang pelaksanaan PPDB tahun ini.

Baca Selengkapnya

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

8 hari lalu

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA

Baca Selengkapnya

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

2 Maret 2024

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.

Baca Selengkapnya

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

21 Februari 2024

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.

Baca Selengkapnya

Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.

Baca Selengkapnya

10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.

Baca Selengkapnya

10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi

Baca Selengkapnya

Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia

Baca Selengkapnya

Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.

Baca Selengkapnya