TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku anggota koalisi pemerintah menegaskan, partainya akan tetap kritis kepada pemerintah. "Menjadi kritis itu kewajiban konstitusi kami," ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, Rabu 25 Mei 2011.
Ia mengatakan hasil kontrak yang ditandatangani, Senin kemarin, 23 Mei 2011, sudah mengakomodasi dengan baik kepentingan partai. "Ada keseimbangan. Apa yang menjadi hak prerogatif presiden dan kewajiban konstitusi dewan," ujarnya.
PKS menilai kontrak baru tersebut sudah mengakomodasi ide yang dikemukakan PKS. Kontrak baru tersebut sudah tidak ada masalah. "Kontrak ini tidak mengancam ke depan," kata Wakil Ketua DPR ini.
Senin kemarin, partai koalisi menandatangi kontrak baru koalisi. Kontrak baru itu muncul setelah Partai PKS dan Golkar dinilai tidak selalu sejalan dengan kebijakan partai pendukung pemerintah. Salah satunya dengan mendukung Hak Angket Bank Century dan hak angket pajak. "Adanya kontrak ini bagus," ujar Anis.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
18 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
