TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar, berpendapat penandatanganan kontrak koalisi baru juga harus diiringi dengan penegakan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang tegas bagi semua partai anggota koalisi pendukung pemerintah. Masa transisi reformasi ini, kata dia, membutuhkan sistem presidensil yang kuat dengan ditopang oleh multipartai.
"Bagi siapapun yang terlibat dalam koalisi, tentu harus mengikuti etika dan fatsoen koalisi, tidak pandang bulu. Kalau terbukti melanggar kesepakatan koalisi harus ada punishment," kata Marwan melalui pesan pendeknya hari ini, Selasa 24 Mei 2011.
Senin kemarin, 23 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah ketua umum partai anggota koalisi pendukung pemerintahan menandatangani kesepakatan baru di Wisma Negara. Kesepakatan baru ini tak banyak berubah dari kesepakatan sebelumnya. Salah satu butir kesepakatan menyebutkan apabila ada partai tidak sepaham maka diupayakan dicarikan titik temu. Namun, apabila partai tersebut tetap membelot, dapat dianggap keluar dari koalisi. "Harapan kami tugas pemerintah menjadi lebih efektif dan rakyat mendapat manfaat," kata Presiden Yudhoyono.
Sebagai pemegang mandat pemerintahan, Yudhoyono merasa perlu membangun koalisi yang solid. Wakil Presiden Boediono turut ikut meneken kesepakatan. Sementara dari pimpinan partai, Hatta Rajasa hadir selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Berikutnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Adapun Partai Golkar diwakili Agung Laksono.
Marwan mengatakan, yang terpenting dibutuhkan saat ini adalah soliditas dan bersama-sama membicarakan hal-hal yang bersifat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan ditandatanganinya kontrak baru ini, maka reward and punishment menjadi penting diberlakukan secara tegas. Meski kesepakatan koalisi baru sudah ditandatangani, menurut Marwan, tentu perjalanan koalisi selama kurang lebih satu setengah tahun dengan segala dinamikanya tak dapat dilupakan. "Dan bagi yang punya komitmen kuat terhadap koalisi harus ada reward. Ini tetap penting diingat sebagai bagian dari evaluasi koalisi," kata dia.
Ia berharap dengan ditandatanganinya kontrak baru, koalisi bisa berjalan dengan tertib dan tidak ada pembangkangan-pembangkangan lagi seperti terdahulu. "Tidak ada desersi-desersi lagi, tidak ada perbedaan-perbedaan pandangan lagi," kata Marwan.
Pembangkangan yang dimaksud adalah dalam kasus Bank Century dan pembentukan Panitia Khusus Mafia Pajak di DPR. Dua partai anggota koalisi, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, berbeda pendapat dengan koalisi pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
EKO ARI WIBOWO
