Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar saat mengunjungi lapas narkotika Nusakambangan, kamis (10/3). TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengancam akan memecat petugas rumah tahanan (rutan) negara yang nakal, seperti melakukan tindak kekerasan ataupun praktek pungutan terhadap narapidana dan pengunjung.
"Saya tak mau mendengar ada petugas rutan dan lapas yang berperilaku buruk dengan meminta pungutan kepada anggota masyarakat yang berkunjung," kata Patrialis dalam kunjungannya ke Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 21 Mei 2011. "Jika ada yang berbuat seperti itu, laporkan dan saya akan langsung memberhentikan secara tidak hormat."
Peringatan itu untuk menjaga citra Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini mendapat kesan buruk dari masyarakat. "Banyak masyarakat yang mengeluhkan pemberlakuan pungutan setiap masyarakat melewati pintu jaga. Makanya, perbuatan seperti itu harus segera dihentikan agar citra Kementerian Hukum dan HAM menjadi baik di mata publik," katanya.
Selain pungutan, kata dia, persoalan yang terjadi selama ini adalah banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat rutan atau lapas terhadap narapidana. "Saya pernah temukan ada penghuni rutan mengalami cacat seumur hidup dan ternyata itu perbuatan petugas rutan yang melakukan tindakan kekerasan. Ini tidak boleh lagi ada aparat rutan menganiaya napi," katanya.
Dia menganjurkan agar para petugas rutan ataupun lapas berbuat baik dengan memberikan pelayanan optimal serta membimbing setiap napi menjadi manusia berguna setelah lepas masa hukuman. Apalagi, kata dia, pejabat Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung telah mendapat tunjangan remunerasi. "Dengan pemberlakuan remunerasi ini, sangat tidak etis apabila masih ada pejabat rutan yang melakukan pungutan," katanya.
Selain petugas rutan, petugas imigrasi juga akan dipecat apabila melakukan tindakan tidak terpuji di lingkungan kerjanya.
"Imigrasi pun harus diberikan peringatan dini karena masih melakukan hal-hal yang bertentangan aturan. Sangat keterlaluan karena negara telah memberikan remunerasi untuk kesejahteraan bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM," kata Patrialis.
