TEMPO Interaktif, Jakarta:Provinsi Papua telah menolak penempatan transmigran di daerahnya sejak beberapa tahun terakhir. Belum diketahui alasan penolakan penempatan transmigran dari daerah pengirim. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea masih akan mempelajari penolakan dari Papua. "Masih akan dilakukan pendekatan dengan pemda setempat," katanya usai membuka seminar "Transmigrasi Menyongsong 2010" di kantornya, Senin (8/12). Jacob menegaskan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus memberikan informasi kepada Pemda Papua mengenai penempatan transmigran.Pemerintah Daerah Papua, kata Jacob, sejauh ini belum mengajukan usulan menjadi daerah penerima transmigran. Jika usulan penempatan tidak diajukan, menurut Jacob, dapat diartikan Papua menolak transmigran. "Harus ada usulan," ujarnya. Setelah adanya usulan maka akan dilanjutkan dengan persiapan lahan di daerah penerima.Papua dianggap sangat potensial untuk penempatan transmigran. Jacob mencontohkan salah satu kawasan di Papua, Nabire, yang mulai menjadi daerah penerima pendatang sejak tahun 1972. "Transmigran di sana sangat sukses," tuturnya. Tanah di Nabire sangat cocok untuk ditanami kelapa sawit, cengkeh, dan coklat. Bahkan dalam beberapa waktu dekat di sana akan dibangun pabrik pemrosesan jeruk hasil transmigran. Kualitas jeruk yang dihasilkan dinilai bagus tapi pemasarannya kurang berhasil.Saat ini, setelah adanya pemekaran provinsi di Papua, warga tiap kabuapaten menjadi berkurang. Bahkan ada satu kabupaten hanya didiami oleh 100 orang. Daerah Papua yang mempunyai daerah luas disorot berpotensi sebagai daerah penerima sehingga menjadikan penyebaran penduduk semakin merata.Transmigran lama yang sudah berada di Papua saat ini, menurut Jacob, dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. "Pembinaan bagi transimigran lama masih diajukan Pemda Papua," ujarnya. Di Nabire saja tercatat ada 72 orang transmigrasi yang sudah lulus S1, 50 orang lulus D3serta ribuan orang lulus SLTA.Saat ini ada enam provinsi yang menjadi daerah pengirim transmigran, yaitu NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta Bali. Sementara, tercatat delapan daerah penerima. Usulan penempatan di propinsi lainnya selama ini tidak ada masalah. "Malah permintaan semakin menggebu," ujar Jacob. Agriceli - Tempo News Room