TEMPO Interaktif, Jakarta:Penguasa Darurat Sipil yang juga Gubernur Maluku Saleh Latuconsina menyatakan, pembicaraan untuk menyelesaikan masalah konflik antar-agama di Maluku harus disampaikan pada sebuah forum tertutup. Karena warga yang bertikai di Maluku masih sangat rentan terhadap isu provokasi untuk memulai konflik baru.

Demikian dikatakan Latuconsina di depan Rapat Gabungan Komisi I dan II DPR pada acara Penjelasan Panglima TNI dan Gubernur Maluku Mengenai Peristiwa 14 Juni 2001 Kamis (12/7) di Kompleks MPR/DPR, Jakarta. Hadir pada pertemuan itu antara lain Panglima TNI Widodo AS, Ketua DPRD Zeth Sahuburua, Pangdam XVI/Patimura Brigjen Mustopo dan Kapolda Maluku Edi Darnadi.

Latuconsina menjawab kekecewaan anggota DPR Panda Nababan atas penjelasannya yang bersifat normatif dan hanya mengutip berita di surat kabar. Menurut dia, berlarutnya kendala konflik Maluku hingga kini selama lebih dua tahun lebih disebabkan oleh keterlibatan orang-orang yang berasal dari luar Maluku dan pihak asing. ”Harus ada pertemuan tertutup dalam membahas masalah Maluku agar menghindari hal-hal yang kontra-produktif,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya merasa kesulitan dalam menghadapi kecurigaan-kecurigaan di antara warga Islam dan Kristen. Warga Islam, kata dia, yang curiga kedekatan warga Kristen dengan Republik Selatan (RMS) dikhawatirkan akan mendirikan negara Kristen. Sedangkan warga Kristen mencurigai warga Islam akan mendirikan negara Islam karena kedekatannya dengan Laskar Jihad. Untuk itu, pihaknya bersama TNI/Polri berkeyakinan mengikis kecurigaan dalam masyarakat.

Selain itu, persoalan urgen saat ini adalah beredarnya 892 pucuk senjata dan amunisi di antara warga bertikai usai bobolnya sebuah gudang senjata Brimob di Ambon. Hingga kini pihaknya baru berhasil men-sweeping 20 persen senjata yang berada di masyarakat. ”Militer masih diperlukan demi penegakan hukum,” ujar Latuconsina. (Jhonny Sitorus)