Pemerintah Didesak Sahkan UU Keperawatan  

Reporter

Editor

Kamis, 12 Mei 2011 14:30 WIB

TEMPO Interaktif, Malang - Lebih dari 300 mahasiswa keperawatan di Kota Malang siang tadi memperingati Hari Perawat Sedunia dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut agar DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Keperawatan menjadi Undang-undang .


"Kami butuh jaminan hukum dalam bentuk undang-undang. Selama ini, kerja perawat di Indonesia masih belum terlindungi dengan UU," kata Koordinator Aksi Unjuk Rasa Dodik Ilyas, Kamis 12 Mei 2011.

Saat ini, kata dia, masih belum ada undang-undang tentang keperawatan. Akibatnya, perawat selalu dalam pihak yang disalahkan jika ada kasus-kasus medis. "Tuntutan hukum selalu menyelimuti perawat dibandingkan tenaga medis lainnya," ujar Dodik.

Menurut Dodik, RUU Keperawatan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Nomor 6. Namun, selama 10 tahun ini masih dalam tahap pembahasan di Komisi IX DPR. Mahasiswa menuntut agar DPR segera menyelesaikan pembahasan ini dan mewujudkannya menjadi Undang-undang. "Kami meminta bantuan DPRD Kota Malang untuk ikut mendesak DPR mengesahkan UU Keperawatan," tuturnya.

Setelah melakukan orasi, para mahasiswa kemudian membagikan bunga, air mineral, dan masker kepada para pengguna jalan. Ini dilakukan sebagai kepedulian para mahasiswa terhadap kesehatan masyarakat.

BIBIN BINTARIADI

Berita terkait

RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

13 September 2022

RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai pada pembahasan tingkat I. #InfoTempo

Baca Selengkapnya

Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

31 Januari 2019

Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

Selain tak diperlukan, vokalis band Seringai, Arian, juga menilai RUU permusikan punya banyak pasal-pasal karet yang mengekang kreativitas.

Baca Selengkapnya

Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

28 Desember 2018

Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

Pemerintah Cina telah mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah secara ilegal dalam operasional perusahaan asing.

Baca Selengkapnya

Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

13 April 2018

Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

Senat negara bagian Louisiana, Amerika Serikat menyetujui RUU larang manusia berhubungan seks dengan hewan.

Baca Selengkapnya

DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

10 Maret 2018

DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

Hanafi Rais menyebut ada 32 UU tentang data pribadi namun tidak ada yang membahas khusus mengenai perlindungan data.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

6 Februari 2018

Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat bersama Komisi Keuangan DPR.

Baca Selengkapnya

Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

18 Juli 2017

Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

Draf beleid RUU Perkelapasawitan dinilai tidak memuat kebijakan baru alias
mengatur

hal-hal yang sudah berlaku.

Baca Selengkapnya

DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

18 Juli 2017

DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

Undang-Undang Perkelapasawitan belum dibutuhkan. Pemerintah menilai saat ini tidak terdapat kekosongan hukum yang mengharuskan pembuatan undang-undang baru.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

7 Juli 2017

Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada istilah jalan buntu dalam pembahasan rancangan undang-undang di parlemen.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Akan Susun RUU Sistem Transportasi Terpadu

2 Juli 2017

Pemerintah dan DPR Akan Susun RUU Sistem Transportasi Terpadu

Jika terdapat UU mengenai sistem transportasi terpadu, pemerintah dan stakeholder terkait lebih leluasa dalam bergerak.

Baca Selengkapnya