TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia tak akan mengurangi jumlah personil kepolisian dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah, yang terlibat dalam Operasi Pemulihan Keamanan untuk jangka waktu enam bulan mendatang. “Itu tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan bentrokan kembali antara kelompok Islam dan Kristen di Poso,” ujar Komisaris Besar Polisi Imam Sujarwo, Pemimpin Operasi Pemulihan Keamanan Poso, seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (3/12). Sujarwo menambahkan, Pemerintah Daerah, Polri dan TNI melihat bahwa hanya setengah saja dari jumlah kelompok militan yang bertarung yang telah menghentikan serangannya. Sebab itu, dikhawatirkan masih ada celah untuk menimbulkan konflik baru. “Alasan lainnya, untuk meningkatkan dan menjamin keamanan publik, serta sebagai bagian dari upaya penegakan hukum,” imbuh Sujarwo. Operasi pemulihan keamanan sendiri telah dilaksakanan menyusul perjanjian damai antar perwakilan umat Islam dan Kristen, pada Desember 2001 lalu. Sejak berlakunya kesepakatan, pemerintah menempatkan 2.600 anggota kepolisian, dan 900 anggota TNI dari berbagai angkatan. Perjanjian itu habis masa berlakunya pada akhir Desember tahun ini. Seperti diketahui, 500 hingga 1000 warga sipil Poso terbunuh dalam kurun waktu dua tahun belakangan akibat konflik agama di wilayah itu. Ribuan warga juga harus rela kehilangan tempat tinggal sebelum perjanjian damai disepakati. Hingga kini, tindak kekerasan pun masih muncul secara sporadis di daerah tersebut. (AFP/TNR-Sri Wahyuni)