TEMPO Interaktif, Jakarta - Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Brigadir Jenderal Indradi Thanos, meminta Kelompok Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menghentikan aksinya berjuang melegalkan ganja.

Aksi seperti ini menurutnya sulit ditolerir, sebab ganja yang biasa disebut mariyuana telah digolongkan sebagai narkotika yang berdasarkan undang-undang yang ada terlarang. “Lebih baik janganlah,” katanya.

Selain itu gerakan semacam itu juga dinilai tak ada manfaatnya dibanding dampak negatifnya. Indradi melihat, tak ada alasan yang penting untuk melegalkan ganja, apakah demi alasan medis, sebagai obat-obatan atau alasan lainnya. Upaya ini menurutnya justru akan merusak sugesti masyarakat yang akhirnya akan berdampak merugikan.

Menurut Indradi, di dunia ini hanya ada satu negara yang mengambil sikap melegalkan tanaman ganja, yakni Belanda. ini pun menurut dia hanya untuk satu wilayah kecil di sebuah kota yang luasannya hanya satu kilometer persegi. Legalisasi ganja ini diperuntukan untuk keperluan hiburan.

Namun, lanjutnya, dari hasil studi terakhir pemerintah Belanda banyak masalah yang ditimbulkan dari legalisasi ganja ini. Diantaranya masalah kriminalitas seperti perkosaan, pelecehan seksual dan perkelahian. Sehingga pemerintah Belanda saat ini berfikir untuk mengevaluasi kebijakan ini karena ternyata lebih banyak negatifnya dari kebaikannya.

Kelompok Lingkar Ganja Nusantara (LGN) kemarin mengumumkan akan secara berkala menggelar aksi demo untuk meminta agar ganja dilegalkan. Alasannya, tanaman itu merupakan bagian dari budaya Nusantara dan biasa dikonsumsi di sebagian masyarakat. Rencananya mereka akan menggelar aksi demo setiap sabtu diawal bulan.

Terhadap gerakan ini Indradi mengaku akan mempelajari alasan-alasan kelompok ini meminta ganja dilegalkan. Memberikan penjelasan, pengertian yang bernalar “Kami akan approach mereka,” katanya. Pihaknya juga akan mempelajari kelompok apakah mereka menyuarakan kelompok tertentu.

RAMIDI