TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Amien Rais menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa mendikte MPR sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat yang anggotanya merupakan refleksi kekuatan sosial politik bangsa Indonesia. “Tidak masuk akal kalau ada yang mengentengkan MPR, siapapun orang itu,” kata Amien usai peringatan 100 Tahun Bung Karno di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Rabu (6/6).

Amien mengatakan hal tersebut berkaitan dengan polemik akan dibekukannya MPR oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan penolakan Presiden untuk menghadiri Sidang Istimewa MPR. Amien juga memastikan bahwa Sidang Istimewa akan tetap digelar pada 1 Agustus. Dan pertanggungjawaban presiden sudah pasti menjadi agenda dalam Sidang tersebut. Alasannya, selama ini jawaban Presiden Wahid terhadap bermacam-macam pendapat fraksi di DPR dinilai tidak memuaskan. “Sehingga ditingkatkan ke lembaga yang lebih tinggi, yaitu MPR,” jelas dia.

Materi yang harus dijawab Presiden Wahid dalam Sidang Istimewa adalah pokok-pokok masalah yang telah diungkapkan berbagai fraksi dalam tiga kali Sidang Paripurna DPR yang lalu. “Jadi masalah ekonomi, masalah politik, masalah penegakan hukum, dan tentu Bruneigate dan Buloggate merupakan benang merahnya,” kata Amien. Ketiga masalah ini sudah mencerminkan dan koreksi fraksi di DPR. Jadi, tegas Ketua Umum PAN ini, bagaimanapun Presiden Wahid harus mempertangungjawabkan kinerjanya selama 19-20 bulan memimpin negara.

MPR akan melayangkan surat kepada Presiden Wahid untuk segera mempersiapkan jawaban mengenai ketiga masalah pokok yang diajukan fraksi-fraksi di DPR. Berbagai pandangan fraksi DPR akan dilampirkan dalam surat tersebut. “Itu nanti akan dilampirkan dan dikirim ke istana supaya dapat dipelajari oleh Presiden Wahid,” tutur Amien.

Surat MPR itu sendiri sudah disampaikan kepada Presiden, namun lampiran pelengkapnya baru akan dikirimkan dua atau tiga hari mendatang. (Dara Meutia Uning)