Empat Nama Dijagokan Jadi Calon Kabaintelkam

Reporter

Editor

Kamis, 21 April 2011 17:02 WIB

Neta S Pane. TEMPO/Adri Irianto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Bagian Intelijen dan Kemananan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyono akan segera pensiun akhir bulan ini. Indonesia Police Watch mensinyalir, empat orang jenderal menjadi calon pengganti Wahyono. “Mereka adalah Inspektur Jenderal Hasyim Irianto dari Akademi Polisi angkatan 1977, Didiek Triwidodo angkatan 1978, Pratiknyo angkatan 1977, dan Alex Bambang angkatan 1976,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, melalui layanan pesan pendek hari ini, 21 April 2011.

Menurut IPW, siapapun yang menggantikan Wahyono, harus mampu mengungkap sejumlah kasus teror bom. Di antaranya kasus teror bom molotov di Kantor Majalah Tempo, kasus bom buku, dan bom bunuh diri di Polresta Cirebon, Jawa Barat. “Untuk itu Kapolri harus mampu memilih perwira yang berkualitas untuk menjadi Kabaintelkam,” kata Neta.

Bagi pengganti Wahyono, diminta IPW untuk mampu membangun koordinasi dan konsolidasi yang solid di internal Polri. Yakni antara bagian Intelkam dengan unit-unit kerja Polri lainnya. Selama ini, IPW menilai pola koordinasi Intelkam dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror masih buruk.

Intel, kata Neta, sering tidak dilibatkan dalam penanganan terorisme oleh Densus. “Densus cenderung membangun jaringan intel sendiri, sehingga terjadi arogansi sektoral. IPW berharap Kapolri mencermati hal ini,” ujarnya.

Tantangan bagian Intelkam ke depan dinilai IPW cukup berat. Selain harus menuntaskan penanganan kasus teror bom, Intelkam juga harus bisa mengawal dengan baik sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, pemilihan presiden, serta kemungkinan adanya teror bom berikutnya.

ISMA SAVITRI

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya