TEMPO Interaktif, Bandung - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tak setuju hakim berunjuk rasa. "Saya kira kalau hakim demo untuk urusan kesejahteraan, saya kira kurang tepat," kata dia di Bandung, Kamis (21/4).
Mahfud menilai, dari sudut pandang etika birokrasi dan etika profesi hakim, demonstrasi tidak tepat dilakukan. "Mosok demo," katanya.
Mahfud mengaku sebagai orang yang tak setuju solusi memperbaiki kesejahteraan untuk mendongkrak kualitas. "Pendekatannya jangan gaji," kata dia. "Kalau pendekatannya gaji, jangan hanya hakim, tapi semua (profesi)."
Dia khawatir, semua profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik akan beralasan gaji kecil sebagai 'kambing hitam'. Dia khawatir dokter juga akan berbuat yang sama. Akibatnya, bisa membahayakan pasien. "Dosen juga begitu, kalau gajinya kecil nanti pendidikan gak mutu, guru begitu, polisi begitu," katanya.
Soal remunerasi, Mahfud tak mempersoalkan. "Remunerasi, ya silakan, sudah ada aturannya," kata dia.
AHMAD FIKRI
Mahfud menilai, dari sudut pandang etika birokrasi dan etika profesi hakim, demonstrasi tidak tepat dilakukan. "Mosok demo," katanya.
Mahfud mengaku sebagai orang yang tak setuju solusi memperbaiki kesejahteraan untuk mendongkrak kualitas. "Pendekatannya jangan gaji," kata dia. "Kalau pendekatannya gaji, jangan hanya hakim, tapi semua (profesi)."
Dia khawatir, semua profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik akan beralasan gaji kecil sebagai 'kambing hitam'. Dia khawatir dokter juga akan berbuat yang sama. Akibatnya, bisa membahayakan pasien. "Dosen juga begitu, kalau gajinya kecil nanti pendidikan gak mutu, guru begitu, polisi begitu," katanya.
Soal remunerasi, Mahfud tak mempersoalkan. "Remunerasi, ya silakan, sudah ada aturannya," kata dia.
AHMAD FIKRI
