Mendagri Dukung Gugatan Perda Ahmadiyah

Reporter

Editor

Rabu, 20 April 2011 14:31 WIB

ANTARA/Irsan Mulyadi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai gugatan Peraturan Daerah (Perda) Ahmadiyah yang diajukan oleh lembaga bantuan hukum sebagai langkah yang baik. "Biar nanti pengadilan yang menilai benar atau tidak dan harus kita hormati," katanya di Jakarta, Rabu 20 April 2011.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung terkait peraturan daerah yang melarang keberadaan Ahmadiyah. Beberapa daerah yang memiliki Perda Ahmadiyah seperti Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur dan Pandeglang.

Menteri Gamawan menilai mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung merupakan langkah yang tepat, mengingat perdebatan tentang persoalan ini tak kunjung mencapai titik temu. Tapi jika ada keputusan dari pengadilan, biasanya publik akan lebih taat.

Kementerian dalam negeri sendiri pernah mengeluarkan peraturan berupa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang larangan Ahmadiyah. Tapi menteri mengatakan tidak menutup kemungkinan kementerian juga membuat kesalahan dalam keputusan itu.

Ia menegaskan peraturan-peraturan yang dikeluarkan daerah terkait Ahmadiyah tidak salah jika dalam kerangka SKB atau untuk maksud pembinaan. Apalagi pemerintah pusat sudah mendelegasikan kewenangan SKB ke daerah, meski bukan kewenangan keagamaan secara keseluruhan.

Tetapi ia menghormati jika pengadilan menganggap itu sebagai keputusan yang salah. Jika diputuskan salah, SKB akan gugur. "Kalau pengadilan menganggap salah silahkan dicabut," katanya. Kementerian sampai saat ini masih mengevaluasi penerapan SKB tiga menteri itu.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya