TEMPO Interaktif, jakarta - Akhir pekan lalu, rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan masukan pada draft revisi tata etika koalisi yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menyatakan secara prinsipil perubahan yang dinginkan PKS dalam koalisi telah terakomodir dalam draft. "Sudah ada titik temu," kata Kamal, Senin (18/4).
Meski selaras, ada beberapa catatan yang dikirim ke Presiden SBY. Dalam rapat Majelis Syuro, PKS menilai perlu adanya komunikasi lebih baik antara SBY dan para ketua umum partai anggota koalisi. Harus ada pertemuan intens membahas agenda bersama dan masalah yang sedang dihadapi.
Dalam draft revisi yang dimiliki Tempo, terdapat butir yang membahas pertemuan SBY dengan para ketua umum partai. Butir keempat draft revisi ini menyebutkan, "Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi Partai Koalisi terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden dapat bertemu dengan para Pimpinan Partai Koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretariat Gabungan Koalisi."
Menurut Kamal, pertemuan itu sebaiknya dilakukan tak hanya 3 bulan sekali. PKS juga sepakat mengurangi polemik partai-partai koalisi. "Kami minta semua partai menghentikan polemik dan berkomitmen pada koalisi," katanya.
Pasal pertama draf revisi itu juga menyebutkan, partai koalisi akan menghentikan komentar bernada menyerang satu sama lain. "Anggota koalisi sepakat tak mengeluarkan pernyataan dan tindakan ataupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas Koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama," demikian bunyi pasal pertama itu. Pembenahan manajemen juga jadi pokok bahasan PKS. Selama ini koalisi lebih banyak bersifat reaktif ketika menghadapi masalah.
Secepatnya, surat akan diserahkan kepada SBY lewat persetujuan Majelis Syuro. Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, surat sedang dalam tahap penyelesaian di Majelis Syuro. "Jika sudah selesai, langsung kami kirim," katanya.
FEBRIYAN
Meski selaras, ada beberapa catatan yang dikirim ke Presiden SBY. Dalam rapat Majelis Syuro, PKS menilai perlu adanya komunikasi lebih baik antara SBY dan para ketua umum partai anggota koalisi. Harus ada pertemuan intens membahas agenda bersama dan masalah yang sedang dihadapi.
Dalam draft revisi yang dimiliki Tempo, terdapat butir yang membahas pertemuan SBY dengan para ketua umum partai. Butir keempat draft revisi ini menyebutkan, "Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi Partai Koalisi terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden dapat bertemu dengan para Pimpinan Partai Koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretariat Gabungan Koalisi."
Menurut Kamal, pertemuan itu sebaiknya dilakukan tak hanya 3 bulan sekali. PKS juga sepakat mengurangi polemik partai-partai koalisi. "Kami minta semua partai menghentikan polemik dan berkomitmen pada koalisi," katanya.
Pasal pertama draf revisi itu juga menyebutkan, partai koalisi akan menghentikan komentar bernada menyerang satu sama lain. "Anggota koalisi sepakat tak mengeluarkan pernyataan dan tindakan ataupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas Koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama," demikian bunyi pasal pertama itu. Pembenahan manajemen juga jadi pokok bahasan PKS. Selama ini koalisi lebih banyak bersifat reaktif ketika menghadapi masalah.
Secepatnya, surat akan diserahkan kepada SBY lewat persetujuan Majelis Syuro. Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, surat sedang dalam tahap penyelesaian di Majelis Syuro. "Jika sudah selesai, langsung kami kirim," katanya.
FEBRIYAN
