TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mengatakan DPR akan memanggil Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta. Mereka diminta menjelaskan bentrok berdarah di Kebumen, Sabtu kemarin. "Nanti ketika sidang DPR sudah dimulai, Komisi I akan meminta klarifikasi Panglima TNI dan KSAD menyangkut peristiwa Kebumen," kata Pramono, Senin (18/4).
Sabtu kemarin, bentrokan berdarah terjadi antara TNI AD dengan warga pecah di Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan bentrok dengan tentara. Warga menuntut hak atas tanah di garis Pantai Urut Sewu sepanjang 22,5 kilometer. Insiden itu menyebabkan sepuluh warga terluka. Sebagian terluka akibat ditembak di bagian belakang tubuhnya.
Bentrokan ini terjadi lantaran warga tak rela tanahnya dijadikan tempat latihan militer. Sementara pihak TNI sendiri mengklaim telah memiliki izin untuk menggunakan tanah ini dari pemerintah Kebumen sejak tahun 1980-an.
Pramono mengutuk tindakan itu. Menurut dia, langkah yang dilakukan TNI dengan melepaskan tembakan ke arah warga sangat ngawur. "TNI terlalu terburu-buru. Walaupun peluru yang digunakan peluru karet tapi kan memakan korban cukup besar. Bahkan ada seseorang yang berumur diatas 60 tahun," kata Pramono.
Ia mengatakan, seharusnya TNI mengambil langkah dialogis. Karena kalau melihat kultur masyarakat Kebumen, harusnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan membuka ruang dialog terbuka. "Saya tidak melihat ada urgensi dalam persoalan ini hingga harus menggunakan kekerasan bersenjata," kata dia.
FEBRIYAN
Sabtu kemarin, bentrokan berdarah terjadi antara TNI AD dengan warga pecah di Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan bentrok dengan tentara. Warga menuntut hak atas tanah di garis Pantai Urut Sewu sepanjang 22,5 kilometer. Insiden itu menyebabkan sepuluh warga terluka. Sebagian terluka akibat ditembak di bagian belakang tubuhnya.
Bentrokan ini terjadi lantaran warga tak rela tanahnya dijadikan tempat latihan militer. Sementara pihak TNI sendiri mengklaim telah memiliki izin untuk menggunakan tanah ini dari pemerintah Kebumen sejak tahun 1980-an.
Pramono mengutuk tindakan itu. Menurut dia, langkah yang dilakukan TNI dengan melepaskan tembakan ke arah warga sangat ngawur. "TNI terlalu terburu-buru. Walaupun peluru yang digunakan peluru karet tapi kan memakan korban cukup besar. Bahkan ada seseorang yang berumur diatas 60 tahun," kata Pramono.
Ia mengatakan, seharusnya TNI mengambil langkah dialogis. Karena kalau melihat kultur masyarakat Kebumen, harusnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan membuka ruang dialog terbuka. "Saya tidak melihat ada urgensi dalam persoalan ini hingga harus menggunakan kekerasan bersenjata," kata dia.
FEBRIYAN
