Ratu Atut Klaim Berhasil Pimpin Banten

Reporter

Editor

Selasa, 12 April 2011 18:33 WIB

TEMPO Interaktif, Serang - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengklaim pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2010 menunjukkan kemajuan. Namun pada sisi lain Gubernur juga mengaku tingkat pengangguran di Banten pada tahun 2010 bertambah dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Atut, seluruh perangkat daerah dan komponen pelaku pembangunan di Provinsi Banten telah berupaya untuk menjalankan program dan kegiatan di tahun 2010 secara terkoordinasi, terarah, teratur dan terukur. "Hasil yang dicapai telah menunjukkan banyak kemajuan. Walau pun masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk disempurnakan," kata Atut saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun anggaran 2010 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Selasa 12 April.

Dalam Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin dan dihadiri pula Wakil Gubernur Banten HM Masduki, Sekda Banten Muhadi, dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten itu. Ratu Atut Chosiyah, sempat memberikan waktu kepada Wakil Gubernur Banten HM Masduki untuk melanjutkan membacakan LKPj nya.

Menurut Masduki, berbagai kemajuan pembangunan itu yakni pada agenda pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten dengan indikator makro yakni adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,06% pada tahun 2009 menjadi 70,56 % pada 2010.

Menurutnya, pencapaian agenda pengembangan SDM ini tidak lepas dari upaya dibidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan Masduki mengatakan, angka kematian bayi (AKB) dari target 32 per 1000 kelahiran hidup terealisasi menjadi 31,28 per 1000 kelahiran hidup.

Demikian juga dengan angka kematian ibu (AKI) dari target 252 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 199 per 100.000 kelahiran hidup, serta angka harapan hidup (AHH) dari target 68 tahun terealisasi 68,34 tahun.

Dalam bidang pendidikan, Masduki mengungkapkan, indikator capaian kinerja terlihat dari angka rata-rata lama sekolah, rata-rata angka partisipasi murni tingkat SD, SLTP dan SLTA yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Namun demikian Masduki mengungkapkan ada satu indikator yang harus menjadi perhatian bersama pada tahun mendatang yaitu angka penganguran terbuka (APT) yang mencapai 726.377 orang. Menurut Wagub hal ini disebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi sehingga memicu tingkat urbanisasi yang tinggi pula.

Setelah penyampaikan LKPj, DPRD Banten langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketahui Budi Prajogo. Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, menyatakan pansus nanti akan melakukan crosscek terhadap LKPj yang disampaikan Gubernur Banten. "Temuan dari pansus akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan," kata Aeng.

WASI'UL ULUM

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

5 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

8 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

49 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

31 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.

Baca Selengkapnya

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

28 Oktober 2022

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Baca Selengkapnya