Uji Coba KTP Elektronik di Lima Daerah Terancam Gagal

Reporter

Editor

Minggu, 10 April 2011 19:29 WIB

uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) . Tempo/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Uji coba KTP elektronik di lima kota dan kabupaten yang direncanakan tahun ini terancam gagal. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada kekurangan-kekurangan dalam persiapan kabupaten/kota tersebut yang masih akan dievaluasi lagi. "Nanti kami evaluasi lagi apakah bisa dilanjutkan," kata Gamawan Fauzi saat membuka Rapat Kerja Nasional di Jakarta, Ahad 10 April 2011.

Menteri mengatakan di antara lima kabupaten/kota tersebut ada yang belum siap dalam hal anggaran. Meski demikian program KTP elektronik tetap akan dimulai dengan 197 kabupaten. Jika lima kabupaten yang tidak siap mengundurkan diri, sudah ada sembilan kabupaten yang menyatakan siap dan akan diseleksi untuk menggantikan.

Gamawan akan mengecek kesiapan pada akhir Maret sampai awal April lalu. Sebanyak 200 pegawai tim supervisi memantau 197 kabupaten/kota yang terdaftar dalam program. Kabupaten yang belum siap akan ditunda sampai 2012 supaya tidak menjadi kendala di tingkat nasional.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Administrasi Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan pendataan KTP elektronik akan dimulai Agustus mendatang di 2348 kecamatan sebagai titik layanan. Titik layanan akan buka selama 10 jam setiap hari dan hari libur sehingga pendataan diharapkan selesai dalam 3,5 bulan.

"Harus selesai paling lambat akhir 2012," katanya. KTP elektronik akan dilengkapi dengan biometrik dan chip yang merekam gambar pola ibu jari sehingga tidak ada yang bisa membuat KTP ganda.

Ia tidak bersedia menyebutkan lima daerah yang dinilai belum siap. Irman beralasan kesiapan kelima daerah itu akan diputuskan dalam rapat kerja kali ini. Ketidaksiapan mereka mencakup persoalan teknis dan anggaran seperti tidak adanya perangkat pendukung dan sumber daya manusia.

Kartika Candra

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

53 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

59 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya