TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Amanat Nasional memastikan seluruh partai koalisi telah menerima draf baru kontrak politik koalisi partai pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan komitmen perjanjiannya sama dan bersifat mengikat. "Sudah semua. Saya sendiri sudah (menerima)," kata dia seusai rapat di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis 7 April 2011 kemarin.
Partai koalisi terdiri atas Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, serta PKS. Hatta enggan berkomentar mengenai isi draf baru itu.
Menurut Hatta, tak ada perubahan mendasar mengenai kontrak politik partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Setiap pimpinan partai sudah membaca komitmen awal koalisi, yaitu sama-sama menyukseskan pemerintahan dalam kerangka sistem presidensial.
Namun ia mengatakan tak bisa memastikan berapa lama waktu bagi partai untuk menyepakati draf baru itu. "Ah, itu (urusan) Presiden," kata dia.
Koalisi antarpartai sempat menjadi masalah setelah adanya perpecahan di antara anggotanya di parlemen. Salah satunya saat hak angket mafia pajak bergulir di DPR.
Berbeda dengan PAN, Partai Golkar masih melobi presiden soal draf baru itu. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengkomunikasikan draf itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Belum selesai, masih dalam komunikasi terus antara Pak Ical dan Presiden SBY," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di kantor Presiden.
Agung membantah tudingan bahwa partainya membangkang menandatangani kontrak baru tersebut. "Itu kan masih draf. Jadi, tidak ada pembangkangan, tapi sama-sama menyelesaikan draf yang ada," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Kemarin Ketua Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan kontrak politik baru untuk partai koalisi tak diperlukan karena perjanjian awal sudah memadai.
Begitu pula Partai Persatuan Pembangunan. Menurut dia, susunan kontrak koalisi baru krusial untuk dikawal dalam kebersamaan Sekretariat Gabungan. "Perlu dilakukan pembaharuan yang sifatnya formil," kata wakil sekretaris jenderal partai itu, Romahurmuziy, sebelum rapat paripurna di gedung DPR kemarin.
Presiden Yudhoyono dinilai kurang memiliki keterlibatan efektif dalam Sekretariat. "Tidak ada rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh SBY. Padahal perlu terlibat secara langsung," kata dia.
Romy mengatakan Sekretariat selalu menggelar rapat berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan. Sekretariat lebih sering menggelar agenda yang bersifat sporadis dan taktis. "Agenda strategis jarang dijalankan dibanding yang sifatnya taktis, misalnya pemilihan pejabat publik."
MUNAWWAROH | MAHARDIKA SATRIA HADI
Partai koalisi terdiri atas Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, serta PKS. Hatta enggan berkomentar mengenai isi draf baru itu.
Menurut Hatta, tak ada perubahan mendasar mengenai kontrak politik partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Setiap pimpinan partai sudah membaca komitmen awal koalisi, yaitu sama-sama menyukseskan pemerintahan dalam kerangka sistem presidensial.
Namun ia mengatakan tak bisa memastikan berapa lama waktu bagi partai untuk menyepakati draf baru itu. "Ah, itu (urusan) Presiden," kata dia.
Koalisi antarpartai sempat menjadi masalah setelah adanya perpecahan di antara anggotanya di parlemen. Salah satunya saat hak angket mafia pajak bergulir di DPR.
Berbeda dengan PAN, Partai Golkar masih melobi presiden soal draf baru itu. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengkomunikasikan draf itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Belum selesai, masih dalam komunikasi terus antara Pak Ical dan Presiden SBY," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di kantor Presiden.
Agung membantah tudingan bahwa partainya membangkang menandatangani kontrak baru tersebut. "Itu kan masih draf. Jadi, tidak ada pembangkangan, tapi sama-sama menyelesaikan draf yang ada," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Kemarin Ketua Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan kontrak politik baru untuk partai koalisi tak diperlukan karena perjanjian awal sudah memadai.
Begitu pula Partai Persatuan Pembangunan. Menurut dia, susunan kontrak koalisi baru krusial untuk dikawal dalam kebersamaan Sekretariat Gabungan. "Perlu dilakukan pembaharuan yang sifatnya formil," kata wakil sekretaris jenderal partai itu, Romahurmuziy, sebelum rapat paripurna di gedung DPR kemarin.
Presiden Yudhoyono dinilai kurang memiliki keterlibatan efektif dalam Sekretariat. "Tidak ada rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh SBY. Padahal perlu terlibat secara langsung," kata dia.
Romy mengatakan Sekretariat selalu menggelar rapat berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan. Sekretariat lebih sering menggelar agenda yang bersifat sporadis dan taktis. "Agenda strategis jarang dijalankan dibanding yang sifatnya taktis, misalnya pemilihan pejabat publik."
MUNAWWAROH | MAHARDIKA SATRIA HADI
