TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menargetkan akan membeli aset-aset tanah yang ditawarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) awal tahun 2004 mendatang. Harga yang ditawarkan sekitar 20-25 persen dari harga penjualan."Kalau bisa secepatnya akan kita lakukan pembelian tanah tersebut," kata Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Pemukiman, Agoes Widjanarko, kepada Tempo News Room di Jakarta, Selasa (2/12) siang. Rencananya, di atas tanah tersebut akan dibangun rumah murah untuk mensukseskan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para pegawai negeri.Tanah-tanah yang dilirik pemerintah itu memiliki luas 588,1 hektare dengan nilai jual Rp 152,9 miliar. Lahan-lahan ini tersebar di sembilan wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Menurut dia, sebagian besar terletak di wilayah Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Karawang dan Serang dengan luas mencapai 237,4 hektare. Pemerintah telah menyanggupi membayar 20-25 persen atas semua tanah-tanah itu.Sebelum melakukan pembelian atas tanah tersebut, pemerintah melakukan penelitian atas status tanah itu. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi sengketa atas tanah dimaksud. "Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung," tambah Agoes. Sebab, lanjutnya, ada satu areal tanah yang akan dijual pihak BPPN, status tanahnya masih belum jelas. "Di Makasar, satu areal tanah yang ditawarkan ke kita, ternyata sudah dijual bulan Oktober lalu ke pihak swasta," ujar Agoes.Sebelumnya, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setuju melepaskan asetnya berupa tanah meski hanya dihargai 20-25 persen dari nilai sebenarnya menyusul permintaan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno untuk membangun rumah sederhana sehat di atas lahan itu.Hanya saja, Kepala Divisi Pengelolaan Aset BPPN Rachmat Saptaman mengatakan, keputusan itu belum final karena masih harus disetujui lagi oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorojatun Kuntjara-jakti.Rencananya, dana yang akan digunakan untuk pembayaran aset-aset tanah tersebut berasal dari Bapertarum (Badan Pengelola Bantuan Perumahan). Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum menganggarkan berapa besar dana yang akan digunakan untuk pembelian tanah milik BPPN itu. "Nanti kita rumuskan setelah penelitian sattus tanah itu jelas," tambah Agoes. Selain itu, pihaknya tidak menjelaskan jika terjadi kekurangan dana pembelian tersebut apakah akan dilakukan dengan cara joint venture dengan pihak tertentu. Danto - Tempo News Room