TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah kader Partai Demokrat menilai kesepakatan baru Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dibentuk pekan lalu, tak akan banyak mengubah kondisi di parlemen. Alasannya, kesepakatan tersebut tak memberikan kepastian kesamaan sikap partai anggota koalisi.

"Saya pikir pertemuan kemarin tak banyak membantu keadaan," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Didi Irawadi Syamsudin, saat dihubungi Tempo, Rabu 23 Maret 2011.

Seperti dikabarkan sebelumnya, pada pekan lalu perwakilan partai anggota koalisi pengusung pemerintah menggelar pertemuan di Hotel Sultan Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan tiga poin kesepakatan untuk menyudahi polemik di koalisi terkait perbedaan pendapat soal hak angket mafia pajak.

Ketiga poin itu antara lain, anggota koalisi menyapakati untuk tak mengeluarkan komentar yang saling menyerang satu sama lain, revitalisasi peran Sekretariat Gabungan dalam mematangkan agenda bersama, serta melakukan komunikasi politik yang efektif untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Namun kesepakatan itu tak membahas apakah hasil pembahasan di Setgab Koalisi harus dengan suara yang sama diantara anggota partai koalisi atau tidak. Interpretasi bahwa koalisi harus atau tidak harus satu suara pun kembali terjadi.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Priyo Budi Santoso tegas menolak jika semuanya harus diselesaikan dalam Setgab. Menurut dia, hasil pembahasan dalam Setgab tak harus satu suara. Golkar juga tak akan mengubah kebijakannya untuk terus mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara di sisi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat DPR, Jafar Hafsah menilai sebaliknya. Ia menyatakan hasil pembahasan di Setgab harus menghasilkan persamaan sikap dalam menghadapi sebuah isu. Perbedaan tafsir ini pun seakan menjadi 'bom waktu' yang akan kembali menimbulkan perpecahan di kalangan partai pendukung koalisi.

Didi menilai kesepakatan ini hanya akan menenangkan kondisi koalisi sementara waktu. "Kalau dalam koalisi masih berbeda, buat apa berkoalisi," ujarnya. Ia berkukuh kesepakatan baru koalisi seharusnya memastikan semua perbedaan harus selesai di Setgab.

FEBRIYAN