Ahmadiyah Tuding Pemerintah Tak Beritikad Baik

Reporter

Editor

Selasa, 22 Maret 2011 12:57 WIB

AmirJamaah Ahmadiyah Indonesia Abdul Basyit (tengah), sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi VIII DPR, Jakarta (16/2). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Jemaat Ahmadiyah Indonesia dituding tidak memiliki niat baik karena tak menghadiri dialog dengan pemerintah yang dimulai hari ini. Sebaliknya, Ahmadiyah menilai justru pemerintah yang tak memiliki niat baik karena mengirim undangan secara mendadak.

"itu pun setelah kami tanyakan baru dikirim undangan," kata juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Pontoh, saat dihubungi lewat telepon, hari ini Selasa 22 Maret 2011. Undangan dikirim Jumat sore (18/3) ke kantor Ahmadiyah. Artinya, Ahmadiyah hanya punya satu hari, yakni Senin (21/3) kemarin, untuk mempersiapkan diri hadir dalam dialog.

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali menuding Ahmadiyah kurang memiliki itikad baik dengan tak menghadiri undangan dialog yang dimulai hari ini. Dialog atas inisiatif pemerintah yang akan digelar pada 22, 23, 29 dan 30 Maret ini bertujuan mencari solusi konflik berkepanjangan soal Ahmadiyah.

Menurut Pontoh, seharusnya Ahmadiyah diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Sebab ini bukanlah dialog biasa, tetapi ada implikasi hukumnya. Sebelum dialog digelar, menurut Pontoh, juga perlu disepakati bersama seperti apa mekanismenya, materi, waktu, juga komposisi peserta, supaya dialog berjalan kondusif. Ahmadiyah tak ingin dialog yang tidak kondusif pada 2007 silam terulang kembali.

Jika pemerintah berniat mengadakan dialog, Ahmadiyah meminta pemerintah menjadwalkan ulang dan diadakan di lokasi yang netral dan tidak di gedung pemerintah. Menurut dia, Menteri Agama Suryadharma Ali memiliki niat membubarkan Ahmadiyah. Karena itu kantor Kementerian Agama dinilai kurang tepat menjadi tempat dialog. "Sebaiknya di institusi yang netral," kata Pontoh.

AQIDA SWAMURTI

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

13 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

14 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

25 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

26 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

27 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

28 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

31 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

36 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

44 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya