Gubernur Minta Polisi Tindak Penyerang Masjid Ahmadiyah Cianjur  

Reporter

Editor

Senin, 14 Maret 2011 14:17 WIB

TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO Interaktif, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta polisi menindak tegas pelaku penyerangan masjid Ahmadiyah di Cianjur pada Ahad (13/3).

“Saya akan berkoordinasi dengan kepolisian di Jawa Barat dan meminta kepolisian untuk menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, siapapun pelaku tindakan anarkis. Selain itu, jamaah Ahmadiyah juga kita lindungi,” kata Heryawan, seusai rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi Jawa Barat, di Hotel Horison, Bandung, Senin (14/3)

Heryawan mengaku tidak mengerti kenapa masih ada masyarakat di Jawa Barat yang melakukan tindakan anarkis. Padahal kata Heryawan, dalam peraturan Gubernur tentang pelarangan Ahmadiyah sudah dijelaskan, selain melarang penyebaran ajaran Ahmadyah, pihaknya juga melarang tindakan anarkis terhadap jamaah Ahmadyah oleh warga.

Heryawan, meminta agar para Bupati/Wali kota di Jawa Barat, segera melakukan sosialisasi mengenai peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan Ahmadiyah dan Surat Keputusan 3 Menteri

“Saya tidak tahu, apakah ada salah penafsiran di warga atau bagaimana tentang Pergub dan SKB. Yang jelas, saya meminta agar pihak yang bertanggung jawab di daerah, seperti Bupati/Wali kota dan SKPD setempat harus melakukan sosialisasi yang baik mengenai Pergub dan SKB 3 menteri. Agar masyarakat paham,” katanya

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya