TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham mempersilakan penataan ulang koalisi, termasuk usulan mengganti Ketua Harian Sekretariat Gabungan Aburizal Bakrie. "Silakan saja, tidak masalah," ujar Idrus saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 14 Maret 2011.
Wacana penggantian Ketua Harian Setgab sendiri muncul dari Partai Demokrat. Mereka meminta penataan ulang koalisi pengusung pemerintah. Dalam penataan ulang ini, Demokrat meminta dua poin penting. Pertama adalah pembuatan kontrak politik baru yang lebih mengikat dan penggantian struktur kepemimpinan dalam Setgab.
Meskipun mempersilakan pencopotan Ical, sapaan Aburizal Bakrie, Idrus mempertanyakan alasannya. "Memangnya kenapa? Alasannya apa harus dicopot?" ujarnya. Ia pun mengatakan, pencopotan itu harus disertai alasan yang kuat. "Jangan karena dianggap kritis kemudian dicopot," ujarnya.
Sebelumnya, Mengenai kontrak politik yang lebih mengikat, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dengan jelas menolaknya. Alasannya, Golkar hanya berkoalisi di pemerintahan. Sementara , keberadaan Golkar di parlemen adalah perwakilan dari konstituennya, sehingga tak dapat dikoalisikan.
Mengenai jawaban Priyo ini, Idrus menilai bahwa ini bukanlah sikap partai. Ia menilai, partai dan kabinet adalah satu kesatuan. "Jangan dipisahkan partai dan kabinet, itu satu kesatuan," ujar jelasnya. Menurut Idrus, sikap resmi partai beringin ini adalah tetap menjaga hubungan koalisi dengan harmoni tetapi juga produktif. "Akan produktif jika koalisi tetap memberikan ruangan untuk sikap kritis," ujar Anggota DPR Komisi II ini.
Untuk itu, ia melanjutkan, efektivitas sekretariat gabungan perlu ditingkatkan. Menurutnya, Setgab harus menjadi forum dimana kebijakan pemerintah dirumuskan dan diperdebatkan. "Nanti dari Setgab kita sampaikan ke pemerintah," katanya. Ia pun emoh jika Setgab dijadikan lembaga stempel kebijakan pemerintah. "Jangan tiba-tiba kita disodori kebijakan dan kemudian disuruh tanda tangan," ujarnya.
Febriyan
Wacana penggantian Ketua Harian Setgab sendiri muncul dari Partai Demokrat. Mereka meminta penataan ulang koalisi pengusung pemerintah. Dalam penataan ulang ini, Demokrat meminta dua poin penting. Pertama adalah pembuatan kontrak politik baru yang lebih mengikat dan penggantian struktur kepemimpinan dalam Setgab.
Meskipun mempersilakan pencopotan Ical, sapaan Aburizal Bakrie, Idrus mempertanyakan alasannya. "Memangnya kenapa? Alasannya apa harus dicopot?" ujarnya. Ia pun mengatakan, pencopotan itu harus disertai alasan yang kuat. "Jangan karena dianggap kritis kemudian dicopot," ujarnya.
Sebelumnya, Mengenai kontrak politik yang lebih mengikat, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dengan jelas menolaknya. Alasannya, Golkar hanya berkoalisi di pemerintahan. Sementara , keberadaan Golkar di parlemen adalah perwakilan dari konstituennya, sehingga tak dapat dikoalisikan.
Mengenai jawaban Priyo ini, Idrus menilai bahwa ini bukanlah sikap partai. Ia menilai, partai dan kabinet adalah satu kesatuan. "Jangan dipisahkan partai dan kabinet, itu satu kesatuan," ujar jelasnya. Menurut Idrus, sikap resmi partai beringin ini adalah tetap menjaga hubungan koalisi dengan harmoni tetapi juga produktif. "Akan produktif jika koalisi tetap memberikan ruangan untuk sikap kritis," ujar Anggota DPR Komisi II ini.
Untuk itu, ia melanjutkan, efektivitas sekretariat gabungan perlu ditingkatkan. Menurutnya, Setgab harus menjadi forum dimana kebijakan pemerintah dirumuskan dan diperdebatkan. "Nanti dari Setgab kita sampaikan ke pemerintah," katanya. Ia pun emoh jika Setgab dijadikan lembaga stempel kebijakan pemerintah. "Jangan tiba-tiba kita disodori kebijakan dan kemudian disuruh tanda tangan," ujarnya.
Febriyan
