TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, belum dilakukannya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena tidak ingin didikte pengamat dan politisi. Menurut dia, kapan pun pertemuan dengan pemimpin PKS tidak harus dilakukan dalam waktu dekat. ”Presiden tidak mau atur-atur. Toh, selama ini koalisi dan kabinet masih berjalan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (12/3).

Dia menuturkan, penataan koalisi ini tidak harus dengan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Presiden masih melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinet. Presiden, Mubarok melanjutkan, juga masih mengkaji penyebab kinerja koalisi tidak berjalan dengan baik.

Presiden, kata dia, menyampaikan ada dua partai yang melanggar kesepakatan koalisi. Tapi, di sisi lain PKS merasa tidak melakukannya. "Ini tentu dilihat apa yang salah?" ujarnya. Sehingga, membutuhkan waktu dalam mempersiapkan semuanya.

Penataan koalisi dilakukan berkaitan dengan sikap dua partai koalisi yang berbeda sikap dengan pemerintahan. Partai itu yakni Partai Golkar dan PKS berbeda soal penggunaan hak angket Bank Century dan hak angket mafia perpajakan. Pada Kamis lalu, Presiden menyampaikan evaluasi ini dilakukan termasuk terkait dengan kinerja kabinet selama 1,5 tahun. ”Evaluasi kabinet ini berdasarkan kinerja menterinya bukan politik seperti yang ditulis di media, bahkan jika kader Demokrat yang kinerjanya buruk siap ditendang," ujarnya.

Mubarok menegaskan Presiden ingin agar koalisi nantinya benar-benar bisa bersama-sama dan sejalan antarpartai mitra koalisi dan pemerintah. Semua masalah yang muncul, kata dia, bisa diselesaikan bersama.

EKO ARI WIBOWO