TEMPO Interaktif, SURABAYA - Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Kamis besok (10/3), akan turun ke jalan untuk mendesak pemerintah segera membentuk Detasemen Khusus (Densus) anti Ahmadiyah.
Salah seorang Koordinator GUIB Jawa Timur Arukat Jaswadi mengatakan, Densus tersebut bertugas untuk menertibkan seluruh aset Ahmadiyah sebagaimana diamanatkan oleh Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/94/KPTS/2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.
"Kami akan long march dari Gedung Negara Grahadi hingga ke gedung DPRD Jawa Timur dengan mengerahkan 1.000 massa," kata Arukat kepada Tempo, Rabu (9/3).
Massa merupakan gabungan 32 organisasi massa Islam, di antaranya Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Hisbut Tahrir Indonesia, Al Irsyad, Forum Madura Bersatu, serta beberapa organisasi lainnya. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur juga turut serta dalam aksi tersebut.
Akurat menjelaskan, di Gedung DPRD massa akan mendesak wakil rakyat ikut melarang keberadaan Ahmadiyah. Keputusan Gubernur Jawa Timur yang berisi larangan bisa diusulkan untuk ditingkatkan menjadi pembubaran Ahmadiyah.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta GUIB membatalkannya. Menurut Soekarwo, persoalan Ahmadiyah di Jawa Timur sudah tuntas dengan keluarnya Keputusan Gubernur yang melarang seluruh aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.
"Apalagi yang harus didemo, semua sudah klir. Biarkan aparat mengawasi pelaksanaan Keputusan Gubernur. Tokh Ahmadiyah sudah sadar dan berjanji tidak beraktivitas," ujar Soekarwo.
Soekarwo khawatir aksi tersebut malah akan mengacaukan suasana di Jawa Timur yang saat ini dalam keadaan kondusif. "Kalau seribu orang berkumpul apapun bisa terjadi," ucap Soekarwo.
Kalaupun aksi tersebut tetap dilakukan, Soekarwo minta aparat keamanan melakukan pengawalan dan pengamanan secara ketat sehingga apa yang dikhawatirkan Soekarwo tidak terjadi. FATKHURROHMAN TAUFIQ.
Salah seorang Koordinator GUIB Jawa Timur Arukat Jaswadi mengatakan, Densus tersebut bertugas untuk menertibkan seluruh aset Ahmadiyah sebagaimana diamanatkan oleh Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/94/KPTS/2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.
"Kami akan long march dari Gedung Negara Grahadi hingga ke gedung DPRD Jawa Timur dengan mengerahkan 1.000 massa," kata Arukat kepada Tempo, Rabu (9/3).
Massa merupakan gabungan 32 organisasi massa Islam, di antaranya Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Hisbut Tahrir Indonesia, Al Irsyad, Forum Madura Bersatu, serta beberapa organisasi lainnya. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur juga turut serta dalam aksi tersebut.
Akurat menjelaskan, di Gedung DPRD massa akan mendesak wakil rakyat ikut melarang keberadaan Ahmadiyah. Keputusan Gubernur Jawa Timur yang berisi larangan bisa diusulkan untuk ditingkatkan menjadi pembubaran Ahmadiyah.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta GUIB membatalkannya. Menurut Soekarwo, persoalan Ahmadiyah di Jawa Timur sudah tuntas dengan keluarnya Keputusan Gubernur yang melarang seluruh aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.
"Apalagi yang harus didemo, semua sudah klir. Biarkan aparat mengawasi pelaksanaan Keputusan Gubernur. Tokh Ahmadiyah sudah sadar dan berjanji tidak beraktivitas," ujar Soekarwo.
Soekarwo khawatir aksi tersebut malah akan mengacaukan suasana di Jawa Timur yang saat ini dalam keadaan kondusif. "Kalau seribu orang berkumpul apapun bisa terjadi," ucap Soekarwo.
Kalaupun aksi tersebut tetap dilakukan, Soekarwo minta aparat keamanan melakukan pengawalan dan pengamanan secara ketat sehingga apa yang dikhawatirkan Soekarwo tidak terjadi. FATKHURROHMAN TAUFIQ.
