Demokrat Belum Instruksikan Tolak SK Anti-Ahmadiyah

Reporter

Editor

Senin, 7 Maret 2011 11:19 WIB

Aksi unjukrasa menutut pembubaran ajaran Ahmadiyah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan belum menginstruksikan kadernya di daerah untuk menolak peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah. "Saya belum dengar ada instruksi itu," ujar Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin saat dihubungi Tempo, Senin 7 Maret 2011.

Sejumlah peraturan anti-Ahmadiyah muncul di daerah pasca penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, empat pekan lalu. Seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Menyikapi hal ini, Demokrat, menurut Didi belum mengeluarkan instruksi untuk menghalau keputusan yang dinilai diskriminatif ini.

Namun, menurutnya, sikap Demokrat selama ini cukup jelas. "Demokrat jelas menjunjung tinggi pluralisme," ujarnya. Menurut dia, Ahmadiyah juga harus mendapatkan hak yang sama dalam hal kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. "Mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama."

Secara pribadi ia mengganggap bahwa keberadaan Ahmadiyah harus dilindungi. "Selama mereka tidak mengganggu dan mengancam keutuhan negara," ujarnya. Bahkan, ia menilai, kelompok-kelompok yang selama ini menimbulkan kerusuhan lah yang harus mendapatkan pelarangan.

FEBRIYAN

Berita terkait

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat

Baca Selengkapnya

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas

Baca Selengkapnya

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.

Baca Selengkapnya