TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Amanat Nasional menilai format ulang terhadap kesepakatan berkoalisi sangat penting. Terutama Hal yang terkait dengan teknis dalam manajemen koalisi.
"Sebut saja soal mekanisme pengambilan keputusan dalam koalisi,' ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Sabtu (5/3).
Bima berpendapat, koalisi yang bernama sekretariat gabungan memang perlu beberapa kejelasan. Jika perlu, ketua Koalisi perlu melakukan penulisan ulang kontrak koalisi sebagai bentuk revisi terhadap kontrak yang sudah berjalan. "Perlu dibuat jelas bangunan dan manajemennya,' ujarnya.
Menurut Bima, saat ini belum ada aturan yang membahas soal bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam menghadapi sebuah permasalahan, baik di dalam koalisi maupun di luar.
Ketiadaan mekanisme semacam itu, lanjut Bima, membuat aturan di dalam koalisi menimbulkan beragam pemahaman. Dari beragam pemahaman itu berpotensi timbulnya friksi yang bisa merugikan koalisi. "Kontrak selama ini terlalu normatif," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo menilai perlu adanya format ulang kontrak koalisi, yang di dalamnya mengatur soal tegas aturan berkoalisi. "Terutama soal tanggungjawab kepada kebersamaan koalisi," ujarnya.
Namun Bima juga memberikan masukan agar koalisi tidak merampas kemandirian politik dari setiap partai yang berada di dalamnya. Hanya saja kemandirian politik itu juga harus dijalankan secara bertanggungjawab. "PAN mewacanakan ini sebagai masukan kepada presiden untuk melakukan format ulang koalisi," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA
