TEMPO Interaktif, Jakarta - Survei Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap 7 Rumah Sakit swasta dan 12 RS pemerintah di wilayah Jabodetabek mengungkapkan sebanyak 70,5 persen dari total 986 responden pasien miskin mengeluhkan layanan RS.

“Hal-hal yang dikeluhkan pasien responden antara lain administrasi rumit, antrean panjang, adanya pungutan uang muka, serta penolakan layanan dari RS,” kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW.

Seluruh responden yang disurvei merupakan pemegang kartu jaminan sosial Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Gakin (Keluarga Miskin), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Sebanyak 82,4 persen pemegang kartu Jamkesda mengeluhkan layanan RS yang tidak optimal. Ini merupakan angka tertinggi dibandingkan pemegang kartu jaminan sosial lainnya. Sementara yang paling sedikit mengeluhkan layanan adalah pemegang kartu Gakin, 59,1 persen mengeluh dan sisanya tidak.

Sebanyak 10,2 persen responden mengatakan dirinya pernah mengalami penolakan dari RS. Alasan penolakan yang paling banyak adalah karena RS kekurangan tempat untuk tidur. Ada juga yang ditolak karena tidak mampu bayar uang muka.

Survei ICW juga mengungkapkan praktik pungutan liar dalam proses pembuatan kartu jaminan kesehatan bagi warga miskin masih ada. Sebanyak 8,7 persen responden mengaku diminta untuk membayar. Separuh dari responden tersebut mengaku pungutan terjadi di tingkat kelurahan.

Menindaklanjuti survei tersebut, ICW mendorong pemerintah agar segera menyusun mekanisme pengaduan dan mencantumkannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

“Pengaduan pasien RS jadi dasar untuk mendesak RS memperbaiki layanannya,” kata Febri.

Survei ICW dilakukan selama satu bulan sejak 13 Oktober 2010. Survei dilakukan terhadap 986 responden dengan metode two stage random sampling, dengan margin of Error 3-4 persen.

ANANDA BADUDU