Marzuki Yakin DPR Sebulan Bisa Selesaikan 20 RUU

Reporter

Editor

Jumat, 4 Maret 2011 18:54 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan optimismenya bahwa Dewan akan menyelesaikan 20 RUU dalam waktu sekitar satu bulan. "Sebanyak 20 RUU kami rencanakan selesai dalam masa sidang ini, yang akan ditutup 4-5 pekan ke depan," kata Marzuki dalam temu pers, Jumat (4/3), di ruang pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 yang disusun bersama antara DPR dan pemerintah, sebanyak 70 RUU direncanakan disahkan sebelum akhir tahun. Namun Marzuki menyiratkan beratnya target penyelesaian target tersebut. "Akhir tahun nanti kami prediksikan bisa menyelesaikan separoh dari target 70," kata dia. Sisa target prolegnas 2011 tersebut, lanjut Marzuki, diharapkan paling tidak bisa diselesaikan di awal masa sidang berikutnya.

Dia melanjutkan, dari target penyelesaian 20 RUU dalam waktu sebulan itu, ada beberapa RUU yang dinilai memiliki isu seksi karena menyangkut isu publik yang berkembang di masyarakat. RUU tersebut diantaranya adalah RUU Keistimewaan DIY Yogyakarta, RUU Partai Politik, RUU Pemerintahan Daerah, serta sejumlah RUU lainnya.

Sekadar mengingatkan, pada 2010, jumlah RUU yang menjadi Prolegnas juga berjumlah 70 RUU. Namun, hingga akhir tahun 2010, Dewan hanya mampu mengesahkan kurang dari 10 rancangan menjadi undang-undang.

Amirullah

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

36 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

5 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya