Dipo Alam Adukan Metro TV ke Dewan Pers  

Reporter

Editor

Senin, 28 Februari 2011 12:48 WIB

Dipo Alam. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kuasa hukum Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Amir Syamsuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah memasukkan aduan terhadap Metro TV ke Dewan Pers. "Tadi sudah kami masukkan sekitar pukul 10.00 WIB," ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin (28/2).

Pengaduan Dipo Alam ini berkaitan dengan penyiaran running text (berita berjalan) secara berulang-ulang di Metro TV yang menyebutkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam seolah-olah menjadi musuh pers secara umum.Amir menilai apa yang dilakukan Metro TV diduga sudah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Konflik Dipo Alam dan Metro TV bermula ketika Sekretaris Kabinet ini menghimbau kepada seluruh instansi pemerintahan untuk tidak memasang iklan pada media yang selalu menyerang pemerintah. Pernyataan ini lantas diprotes oleh Metro TV. Mereka mensomasi Dipo dengan memberi tenggat 3X24 jam. Dianggap tak memberi jawaban atas somasi, Kaligis melaporkan Dipo ke polisi.

Amir mengatakan bahwa pihaknya telah menjawab somasi tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya tak melanggar undang-undang. Dipo justru menilai running text yang dimuat Metro TV menyudutkan Dipo Alam.

Menurut Amir, pihaknya hanya diterima oleh sekretariat Dewan Pers, saat menyampaikan pengaduan, tadi pagi. "Karena anggotanya sedang tidak ada di tempat," tuturnya. Kepada Amir, sekretariat Dewan Pers berjanji akan segera memproses laporan itu. "Katanya tadi, Insya Allah hari Rabu surat panggilannya sudah dikirimkan," ujarnya.

Febriyan

Berita terkait

Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi

8 hari lalu

Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi

Pramono Anung mengaku senang bekerja sama dengan Pratikno.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

52 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

52 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya