Irawan: Tiga Media Diancam Dipo karena Alasan Politik

Reporter

Editor

Kamis, 24 Februari 2011 16:10 WIB

Dipo Alam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Institut Studi Arus Informasi (ISAI) menduga, tiga media --Metro TV, Media Indonesia, dan TVOne-- menerima ancaman boikot iklan dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam karena ketiganya dianggap sudah berlebihan sebagai “corong” pemiliknya.

“Dugaan saya, Dipo seperti itu karena pemilik ketiga media memiliki signifikansi politik yang besar dalam panggung politik. Sehingga sadar atau tidak sadar, digunakan atau tidak digunakan, ketiga media tersebut dipersepsikan akan menjadi "juru bicara" kepentingan politik para pemiliknya,” kata Direktur Eksekutif ISAI Irawan Saptono, saat dihubungi, Kamis (24/2).

ISAI mengakui, mereka belum melakukan penelitian kuantitatif mengenai pemberitaan ketiga media tersebut. Tapi, kata Irawan, jika dilihat secara acak dari produk-produk jurnalismenya, termasuk talkshow, media tersebut memang memiliki kecenderungan "menyerang pemerintah" melebihi media lain.

“Walaupun kecenderungan ini harus dibuktikan lagi dengan meneliti satu per satu produk jurnalismenya, misalnya dalam tiga bulan terakhir,” kata Irawan.

Selama ini, Irawan menjelaskan, sebenarnya ada sejumlah media yang sama keras dan galaknya menyerang pemerintah. Namun media tersebut tidak menjadi sasaran kritik Dipo karena pemiliknya tidak aktif di ranah politik. “Jadi bisa dikatakan independensinya terjaga,” ujarnya.

Ketiga media yang diancam Dipo pun sebenarnya bukan tak mungkin memang berniat baik dalam mengkritisi pemerintah. Sayangnya, ketiganya tidak bisa memberikan jaminan bahwa kebijakan-kebijakan redaksinya independen, bebas dari campur tangan pemiliknya.

Soal itu, kata Irawan, pernah diteliti ISAI. “Berita-berita Pemilu 2009 menunjukkan media massa yang pemiliknya adalah pengurus partai politik, tidak bisa independen dalam pemberitaan pemilu,” ujarnya.

Isma Savitri

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

57 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

57 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya