TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tetap pada keputusannya untuk memberlakukan kenaikan berbagai tarif dan barang, seperti yang sudah ditetapkan pada awal tahun ini. Hal itu karena keputusan tarif baru sudah menjadi amanat politik yang sudah disepakati dengan pihak legislatif. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorojatun Kuntjorotjakti di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (6/1), menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya protes soal kenaikan harga. Mungkin Maret atau April harga bisa turun lagi. Namanya juga dunia, ada mekanisme pasar, supply dan demand, kata Dorojatun. Menurut Dorodjatun, kenaikan tarif dasar listrik, telpon dan BBM merupakan bagian dari pencabutan subsidi yang sudah dibicarakan dengan legislatif. Sebab, berdasarkan kesepakatan itu, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat bawah dalam kebijakan harga yang ternyata justru lebih dirasakan oleh masyarakat yang mampu. Lebih spesifik mengenai masalah harga BBM, Dorojatun menjelaskan, pemerintah mau tidak mau harus mengikuti harga pasaran minyak dunia yang saat ini menuju ke arah harga US$ 31 per barrel. Khusus untuk ini, kalau perang Irak berlalu dan krisis Venezuela tidak berlarut-larut, mungkin bulan Maret akan turun, katanya mengenai kemungkinan turunnya harga BBM. Dorodatun menambahkan, sejauh ini pemerintah tetap menjaga subsidi untuk minyak tanah sebanyak 12 juta kiloliter. Minyak tanah itu dijamin dikeluarkan Pertamina dengan harga Rp 700. Walaupun harus diakui, di tingkat pengecer terjadi kenaikan. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)