TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyatakan, kewenangan untuk menguji dan membolehkan asas pembuktian terbalik terhadap harta koruptor ada di tangan hakim. "Putusan ada di tangan hakim, meski undang-undang membolehkannya," ujar Emerson ketika dihubungi, Kamis (3/2).
Sebelumnya, ketua majelis hakim kasus Bahasyim Assifie, Didik Setyo Handono, menolak pembuktian terbalik yang diajukan terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang itu. Hakim menilai bukti catatan arus keuangan dibuat sendiri oleh Bahasyim tanpa didukung bukti otentik adanya bisnis. Menurut hakim, bukti-bukti tidak dapat membuktikan harta Bahasyim di BNI dan BCA bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Emerson menambahkan, sebenarnya Undang Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Pencucian Uang membolehkan seorang terdakwa untuk mengajukan pembuktian terbalik terhadap kekayaannya. Tapi, Emerson menambahkan, hakim yang berwenang apakah pembuktian terbalik bisa digunakan atau tidak.
Diakui Emerson, mekanisme pembuktian terbalik di Indonesia belum sempurna. Ia khawatir mekanisme ini bisa disalahgunakan menjadi modus korupsi baru dengan pembuatan bukti atau nota palsu. Oleh karena itu, Emerson berharap hakim jeli membolehkan apakah pembuktian terbalik bisa dipakai atau tidak.
Dianing Sari
