Pengembangan Perbatasan Terhambat Soal Infrastruktur dan Keamanan
Kamis, 27 Januari 2011 19:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengembangan ekonomi di sepanjang daerah perbatasan masih terkendala persoalan infrastruktur dan faktor keamanan. Dua faktor itu dinilai bisa menghambat masuknya pengusaha yang berminat menanamkan investasi di daerah perbatasan.
"Yang diperlukan adalah infrastruktur," kata Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto, usai penandatanganan kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan KADIN, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (27/1). Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Ketua Umum KADIN dengan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
Suryo mengatakan, investasi akan difokuskan di daerah-daerah perbatasan yang infrastrukturnya lebih siap, terutama di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. "Dan perairan Natuna, itu luar biasa potensi perikanannya," ujarnya. Lalu ada pula daerah Merauke, Papua, yang sedang mengembangkan sebuah 'food estate' seluas 500 ribu hektare, dan akan rampung dalam waktu dekat.
Gamawan mengatakan, rencana tata ruang daerah perbatasan akan rampung dalam waktu enam bulan lagi. Untuk menjamin keamanan di daerah perbatasan darat sepanjang 3.032 kilometer, pemerintah sudah menyiapkan 114 pos pengamanan perbatasan, dan 79 pos lintas batas. "Keamanan sudah lebih kondusif, lebih bagus," ujarnya.
Ditambah lagi sekarang sudah ada tunjangan perbatasan untuk anggota TNI dan Polri yang berdinas di daerah perbatasan, yang akan semakin memperkuat pengamanan di sepanjang daerah itu. "Kegiatan ekonomi kan akan mengurangi kerawanan. Pasti penduduk di sana juga mengamankan kan," sahut Suryo menimpali jawaban Gamawan.
Tak hanya soal keamanan, Gamawan juga menjamin dukungan layanan birokrasi dari aparat pemerintah daerah yang lebih ditingkatkan. "Kami akan bimbing terus (pemerintah) daerah tingkatkan pelayanan satu pintu," kata dia.
Pemerintah juga akan membenahi dan mengevaluasi semua aturan penanaman modal di daerah perbatasan. Nanti akan ada aturan khusus untuk investor di daerah perbatasan. "Tapi belum ada PP atau Keppres-nya. Nanti pemetaan potensi yang ada di wilayah perbatasan juga dilakukan," tandasnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
