TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi harus masuk dalam kasus yang menjerat Bahasyim Assifie, bekas pejabat direktorat jenderal pajak yang sedang terjerat kasus pemerasan dan pencucian uang. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, ada dugaan pihak kepolisian dan kejaksaan melakukan lokalisir terhadap kasus Bahasyim. “Aktor dan aliran dana jumbo yang tersimpan di rekeningnya itu tidak tersentuh,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (26/1).
Menurut Emerson, dalam kasus Bahasyim, seharusnya penyidik menelusuri dan menemukan indikasi korupsi yang dilakukan terdakwa, selain membuktikan adanya pemerasan terhadap salah seorang wajib pajak. Namun, kini Bahasyim sepertinya hanya akan dipersalahkan atas pemerasan terhadap Kartini Mulyadi. “KPK harus masuk dalam hal korupsi. Sebab, tindakan itu pasti beriringan,' ujarnya.
Dengan melibatkan KPK pada kasus Bahasyim, kata Emerson, diharapkan bisa menguak aktor lain yang terkait dalam mafia perpajakan. Tugas yang paling diharapkan bisa dikawal oleh komisi anti korupsi adalah menguak rekening jumbo yang tertimbun di rekening Bahasyim dan kerabatnya. “Saya pesimis kalau polisi dan jaksa yang melakukan,” ujarnya.
Bahasyim dituntut jaksa dengan 15 tahun penjara. Ia dianggap bersalah karena telah menerima suap dari Kartini Mulyadi sebesar Rp 1 milyar saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Ia juga dianggap gagal menjelaskan asal-usul uang sebesar Rp 84 miliar dalam enam rekening milik istri dan kedua anaknya. Untuk itu, Bahasyim juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang.
SANDY INDRA PRATAMA
