TEMPO Interaktif, Surabaya -Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, proses pembebasan lahan guna pembangunan jalan arteri, jalan tol dan rel kereta api di kawasan Porong, Sidoarjo, harus sudah tuntas akhir Februari mendatang.
"Saya sudah sampaikan ke BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), harus diupayakan maksimal akhir Februari (pembebasan lahan) sudah harus tuntas," kata Soekarwo.
Jika Februari pembebasan lahan belum mencapai 100 persen, Soekarwo khawatir proses pembangunan jalan pengganti akibat luberan lumpur Lapindo ini akan molor dari jadwal.
Sesuai rencana, jalan pengganti ini harus bisa dioperasikan maksimal pada Agustus 2011 mendatang. Untuk persiapan, seluruh tanah yang sudah dibebaskan, saat ini juga sudah mulai dilakukan proses pembangunan jalan. "Pak Wapres (Boediono) beberapa waktu lalu kirim surat, intinya beliau berharap target Agustus pengganti Porong sudah harus bisa dilalui," ujar Soekarwo.
Surat dari Wapres ini, tambah dia, juga telah diberitahukan kepada Bupati Sidoarjo untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan. "Pak Syaifulillah (Bupati Sidaorjo) sudah kita minta, kalau sudah di atas 75 persen mungkin bisa segera dilakukan konsinyasi," katanya.
Kepala BPLS Soenarso mengatakan proses pembebasan lahan hingga saat ini sudah mencapai 78,54 persen dari 123,77 hektare lahan yang dibutuhkan. Ini artinya proses konsinyasi sebenarnya sudah bisa dilakukan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006, pembebasan lahan memang bisa dilakukan jika sudah mencapai 75 persen lahan terbeli. Meski begitu, tim pembebasan lahan tetap akan menempuh jalur mediasi untuk membeli tanah warga.
Jalan pengganti ini nantinya akan melalui 11 desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo serta empat desa dan satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan. "Anggaran untuk pembebasan lahan totalnya mencapai Rp 281 miliar," kata Soenarso.
Alotnya pembebasan lahan karena warga hingga saat ini masih mematok angka Rp 1 juta per meter persegi tanah atau sama dengan harga ganti rugi bagi tanah korban Lapindo. Padahal Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan pemerintah Sidoarjo mematok ganti rugi sebesar Rp 490 ribu per meter persegi atau disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak.
Jalan baru yang akan dibangun ini nantinya terdiri atas jalan tol sepanjang 7,1 kilometer dengan lebar 50 meter (masing-masing 25 meter arah Surabaya-Gempol dan 25 meter arah sebaliknya). Jalan tol ini bersebelahan dengan rel kereta api yang memiliki lebar 20 meter dengan total panjang rel 10,1 kilometer. Kemudian jalan tol maupun rel akan diapit oleh jalan arteri yang lebarnya masing-masing 25 meter baik arah Surabaya-Gempol maupun sebaliknya.
Fatkhurrohman Taufiq
"Saya sudah sampaikan ke BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), harus diupayakan maksimal akhir Februari (pembebasan lahan) sudah harus tuntas," kata Soekarwo.
Jika Februari pembebasan lahan belum mencapai 100 persen, Soekarwo khawatir proses pembangunan jalan pengganti akibat luberan lumpur Lapindo ini akan molor dari jadwal.
Sesuai rencana, jalan pengganti ini harus bisa dioperasikan maksimal pada Agustus 2011 mendatang. Untuk persiapan, seluruh tanah yang sudah dibebaskan, saat ini juga sudah mulai dilakukan proses pembangunan jalan. "Pak Wapres (Boediono) beberapa waktu lalu kirim surat, intinya beliau berharap target Agustus pengganti Porong sudah harus bisa dilalui," ujar Soekarwo.
Surat dari Wapres ini, tambah dia, juga telah diberitahukan kepada Bupati Sidoarjo untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan. "Pak Syaifulillah (Bupati Sidaorjo) sudah kita minta, kalau sudah di atas 75 persen mungkin bisa segera dilakukan konsinyasi," katanya.
Kepala BPLS Soenarso mengatakan proses pembebasan lahan hingga saat ini sudah mencapai 78,54 persen dari 123,77 hektare lahan yang dibutuhkan. Ini artinya proses konsinyasi sebenarnya sudah bisa dilakukan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006, pembebasan lahan memang bisa dilakukan jika sudah mencapai 75 persen lahan terbeli. Meski begitu, tim pembebasan lahan tetap akan menempuh jalur mediasi untuk membeli tanah warga.
Jalan pengganti ini nantinya akan melalui 11 desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo serta empat desa dan satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan. "Anggaran untuk pembebasan lahan totalnya mencapai Rp 281 miliar," kata Soenarso.
Alotnya pembebasan lahan karena warga hingga saat ini masih mematok angka Rp 1 juta per meter persegi tanah atau sama dengan harga ganti rugi bagi tanah korban Lapindo. Padahal Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan pemerintah Sidoarjo mematok ganti rugi sebesar Rp 490 ribu per meter persegi atau disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak.
Jalan baru yang akan dibangun ini nantinya terdiri atas jalan tol sepanjang 7,1 kilometer dengan lebar 50 meter (masing-masing 25 meter arah Surabaya-Gempol dan 25 meter arah sebaliknya). Jalan tol ini bersebelahan dengan rel kereta api yang memiliki lebar 20 meter dengan total panjang rel 10,1 kilometer. Kemudian jalan tol maupun rel akan diapit oleh jalan arteri yang lebarnya masing-masing 25 meter baik arah Surabaya-Gempol maupun sebaliknya.
Fatkhurrohman Taufiq
