TEMPO Interaktif, Jakarta - -Partai Golkar meminta keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk dievaluasi. Keberadaan Satgas dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang memberi manfaat.
"Golkar berpendapat keberadaan Satgas terbukti selama ini tidak hanya mengebiri fungsi struktural yang ada, tapi dalam prakteknya juga lebih banyak mudarat," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Jakarta, Jumat 21 Januari 2011.
Menurut Idrus, keberadaan Satgas justru terindikasi membuka adanya peluang bagi oknum dan kelompok tertentu untuk melakukan politisasi proses hukum. Ini dibuktikan dengan pengakuan Gayus Tambunan usai sidang vonis terhadap dirinya beberapa hari lalu.
Pengakuan Gayus itu, lanjut Idrus, menegaskan adanya skenario yang sengaja dikembangkan pihak tertentu. Tujuannya, kata dia, untuk menyudutkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang dilakukan secara sistematis.
"Berbagai intrik dan fitnah politik yang bermuara pada pembunuhan karakter terhadap Aburizal dilakukan untuk kepentingan politik tertentu," kata Idrus tanpa merinci kepentingan politik yang dimaksud. Dia menilai tindakan penzoliman itu juga telah menginjak-injak rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan hukum.
Menurut Idrus, langkah evaluasi terhadap Satgas ini adalah instrumen awal bagi presiden untuk melakukan langkah selanjutnya. Golkar memang tidak mau meminta secara langsung Satgas dibubarkan. "Kami tidak emosiaonal. Meskipun Ical dizolimi tapi jangan ada dendam diantara anak bangsa. Mari kita evaluasi. Kalau nanti dievaluasi ditemukan fakta dan data, tentu akan ada langkah lanjutan," kata Idrus.
