TEMPO Interaktif, Bangkok: Deputi Menteri Pertanian Thailand Newin Chidchob menuding pejabat-pejabat Kelautan, TNI Angkatan Laut dan Polisi Indonesia melakukan korupsi karena menuntut uang sogokan dari nelayan-nelayan Thailand yang melaut di perairan Indonesia. "Pejabat Indonesia memeras nelayan Thailand, termasuk yang sudah memiliki izin dari pemerintah," tutur Newin kepada wartawan, Selasa (18/11). Pernyataan ini dikeluarkan Newin setelah Jumat (14/11) lalu kapal nelayan Thailand KM Ranai 56 ditenggelamkan oleh KRI Hiu dan KRI Tongkol di perairan Jawa. Kapal itu disita karena mencuri ikan di perairan Indonesia. 18 orang nelayan Thailand juga ditahan, sedangkan satu ton ikan yang ikut tertangkap dimusnahkan. Newin mengungkapkan ia menerima banyak informasi dari nelayan Thailand yang kerap mencari ikan di perairan Indonesia, bahwa mereka sering disuruh membayar sejumlah uang pelicin kepada pejabat setempat selain bayaran kepada pemerintah pusat. "Luasnya korupsi di Indonesia membuat nelayan kami enggan mencari izin resmi, karena meskipun sudah memiliki izin mereka tetap harus membayar uang suap," imbuhnya. Deputi Newin mengatakan saat ini sekitar 2.000 perahu nelayan Thailand beroperasi di wilayah Laut Cina Selatan dan 1.000 di antaranya tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia.Lebih lanjut, ujarnya, untuk menyelesaikan masalah pungutan liar tersebut sebenarnya pemerintah Thailand dan Indonesia telah beberapa kali bertemu dan membahas masalah itu. "Kami mencari cara mengatasi pungutan ganda dan mengatur sistem yang lebih jelas," tukasnya. Senin kemarin Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra membenarkan tindakan Indonesia yang menenggelamkan kapal nelayan Thailand pekan lalu karena telah memancing di perairan Indonesia tanpa izin. AFP/Ucok Ritonga - Tempo News Room