Soal Intimidasi ke Wartawan, Polisi Minta Maaf

Reporter

Editor

Selasa, 18 Januari 2011 16:34 WIB

TEMPO Interaktif, Garut - Anggota polisi yang diduga mengintimidasi wartawan di Garut meminta maaf kepada Forum Jurnalis Independen Garut. Permintaan maaf itu disampaikan Kepala Polres Garut Ajun Komisaris Besar Yayat Ruhiyat yang mendampingi Komisaris BS, anggota yang diduga telah mengintimidasi wartawan.

“Saya ke sini untuk meminta maaf dan memperpendek masalah. Jangan sampai masalah ini menjadi panjang,” ujar Yayat kepada wartawan, Selasa (18/1).

Menurut dia, munculnya kejadian ini diakibatkan karena miskomunikasi antara bawahannya dengan para jurnalis.

Yayat menambahkan, keberadaan jurnalis di wilayah hukumnya sangat bermanfaat bagi dirinya dan institusi kepolisian. Baik buruk kepolisian tergantung pemberitaan di media massa. “Yang membesarkan saya adalah rekan-rekan wartawan, buruknya ada dalam pemberitaan,” ujarnya.

Hal sama pun diutarakan Komisaris Polisi BS. Dia mengaku bersalah atas ancaman yang telah dilakukannya kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, ancamannya itu dikeluarkan secara spontan atas dasar emosi. “Ucapan saya itu spontan, tidak ada niatan untuk mencederai dan melukai. Saya ingin lurus. Saya ingin baik dengan masyarakat. Dunia akhirat saya minta maaf,” ujar BS.

Namun meski begitu, BS tetap bersikukuh tidak pernah mengeluarkan pernyataan atas aksi pengrusakan kantor bupati Garut, Jumat pekan lalu yang menyatakan bahwa pengrusakan itu dilakukan oleh masyarakat Desa Cipareuan, Kecamatan Cibiuk. Menurutnya, dia tidak berhak untuk mengeluarkan pernyataan karena jabatannya hanya sebagai kepela bagian rencana Polres Garut. “Saya bukan Kabag Binamitra lagi jadi tidak berhak mengeluarkan pernyataan,” ujarnya.

Ketua Forum Jurnalis Independen Garut, Aef Hendi, menyatakan pihaknya menerima permohonan maaf polisi. Namun hal itu tidak menghalangi proses hukum yang telah dilakukan oknum perwira polisi tersebut. “Kami tetap menuntut proses hukum dijalankan. Jadi kami akan melihat langkah Kapolres seperti apa,” ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

54 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

54 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya