TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam Solidarity of Asian People's Advocacy-Task Force on Asean and Human Rights (SAPA-TFAHR) meminta Indonesia memaksimalkan perannya dalam memajukan mekanisme HAM ASEAN.
Menurut Koordinator SAPA TFAHR Haris Azhar maksimalisasi peran Indonesia itu bisa dilakukan dengan menyediakan dukungan bagi pengembangan Komisi HAM ASEAN. Menurut dia, telah satu tahun Komisi ini berdiri. "Namun hingga saat ini, Komisi belum dapat bekerja secara efektif, baik karena kendala sumber daya seperti tidak adanya sekretariat regional maupun staf yang mendukung kerja Komisi ASEAN," kata Haris dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis (6/1).
Kendala di atas, kata Haris, bahkan harus ditambah lagi dengan keterbatasan dukungan politik dari negara-negara ASEAN. Karena itulah di dalam kepemimpinan Indonesia, Komisi meminta kepastian agar Komisi ini dilengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung kerja-kerjanya.
Selain itu, Komisi juga meminta Indonesia menunjukan kepemimpinannya dalam memajukan dan merespons situasi HAM di kawasan. Apalagi dalam rencana kerja 2011 dan Term of Reference Komisi HAM ASEAN, Komisi mendapat mandat dan tugas untuk menyusun draft Deklarasi HAM ASEAN. Untuk itu, Komisi mendesak Indonesia untuk dapat memainkan peran diplomasinya. Tujuannya, "Untuk memastikan agar deklarasi ini dapat selesai sesuai waktu dan menjadi instrumen HAM yang sejalan dengan semangat universalitas HAM," kata Haris.
Maksimalisasi peran diplomatik Indonesia juga dituntut dalam merespons situasi HAM kawasan, seperti situasi HAM di Burma. Mengutip pernyataan tokoh prodemokrasi Burma Aung San Suu Kyi dalam surat kabar pada Desember 2010 lalu, kata Haris, Suu Kyi berharap agar Indonesia dan ASEAN mau mendesak pemerintah Burma untuk mendorong proses politik yang inklusif demi perbaikan situasi di Burma.
Amirullah
Menurut Koordinator SAPA TFAHR Haris Azhar maksimalisasi peran Indonesia itu bisa dilakukan dengan menyediakan dukungan bagi pengembangan Komisi HAM ASEAN. Menurut dia, telah satu tahun Komisi ini berdiri. "Namun hingga saat ini, Komisi belum dapat bekerja secara efektif, baik karena kendala sumber daya seperti tidak adanya sekretariat regional maupun staf yang mendukung kerja Komisi ASEAN," kata Haris dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis (6/1).
Kendala di atas, kata Haris, bahkan harus ditambah lagi dengan keterbatasan dukungan politik dari negara-negara ASEAN. Karena itulah di dalam kepemimpinan Indonesia, Komisi meminta kepastian agar Komisi ini dilengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung kerja-kerjanya.
Selain itu, Komisi juga meminta Indonesia menunjukan kepemimpinannya dalam memajukan dan merespons situasi HAM di kawasan. Apalagi dalam rencana kerja 2011 dan Term of Reference Komisi HAM ASEAN, Komisi mendapat mandat dan tugas untuk menyusun draft Deklarasi HAM ASEAN. Untuk itu, Komisi mendesak Indonesia untuk dapat memainkan peran diplomasinya. Tujuannya, "Untuk memastikan agar deklarasi ini dapat selesai sesuai waktu dan menjadi instrumen HAM yang sejalan dengan semangat universalitas HAM," kata Haris.
Maksimalisasi peran diplomatik Indonesia juga dituntut dalam merespons situasi HAM kawasan, seperti situasi HAM di Burma. Mengutip pernyataan tokoh prodemokrasi Burma Aung San Suu Kyi dalam surat kabar pada Desember 2010 lalu, kata Haris, Suu Kyi berharap agar Indonesia dan ASEAN mau mendesak pemerintah Burma untuk mendorong proses politik yang inklusif demi perbaikan situasi di Burma.
Amirullah
