TEMPO Interaktif, PACITAN - Warga yang bermukim di kawasan tanah bergerak di Dusun Sono, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, diminta untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Hal itu dikemukakan ahli Pergeseran Tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Sutikno setelah meninjau lokasi, Kamis (6/1).
Kawasan pemukiman seluas 150 hektare itu, Minggu (3/1) mengalami ambles. Sedikitnya 54 bangunan rumah rusak akibat bencana ini. Namun, tidak ada korban jiwa.
Menurut Sutikno, kawasan tersebut sudah tidak layak dijadikan pemukiman warga karena berada di lereng perbukitan dengan karakter tanah yang bergerak. “Termasuk kategori gerakan tanah lama dan cukup aktif bergerak sebagai dampak dari struktur geologi, khususnya ketika intensitas hujan tinggi. Gerakan aktif kembali dimulai dari gerak di lereng atas dan mendorong gerak di lereng bagian bawah,” paparnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, PVMBG merekomendasikan agar pemukiman warga di sekitar lokasi lereng perbukitan direlokasi. “Sebaiknya direlokasi karena jumlah warga cukup banyak,” ujar Sutikno pula.
Menanggapi rekomendasi PVMBG ini, Pejabat Bupati Pacitan Gepeng Soedibyo mengatakan, pihaknya juga merencanakan hal yang sama. Pemkab Pacitan sedang mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk membangun kawasan perumahan yang sehat dan aman. “Hanya saja semua masih tergantung pada ketersediaan anggaran. Kalau dipindahkan pemerintah, konsekwensinya juga harus ditangani pemerintah. Kalau mengandalkan anggaran tak terduga dari APBD jelas tidak cukup,” ucapnya.
Jika relokasi dibebankan kepada warga dengan mengandalkan bantuan dana langsung bagi rumah yang rusak juga tidak cukup. Warga yang rumahnya rusak berat hanya diberi bantuan Rp 2 juta dan rusak sedang hanya Rp 1 juta.
Dalam APBD 2010, pos anggaran dana tak terduga yang bisa digunakan termasuk untuk bencana alam Rp 2 miliar. Namun setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), jumlahnya berkurang menjadi Rp 1 miliar. Sedangkan dalam APBD 2011, jumlah anggaran dana tak terduga mencapai Rp 2 miliar.
Soedibyo mengatakan, untuk biaya relokasi diharapkan bantuan dari Pemerintah Pprovinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. “Pengajuannya sedang diurus ke provinsi dan pusat. Kami berharap bantuan segera cair,” tuturnya.
Mengenai kemungkinan relokasi dengan cara transmigrasi, Soedibyo tidak yakin warga mau melakukannya. “Budaya warga Pacitan memang ada yang senang merantau dan kembali pada kurun waktu tertentu. Namun untuk menetap selamanya di daerah baru, sepertinya enggan,” katanya.
Hingga kini jumlah warga yang mengungsi xsetelah bencana tanah ambles semakin bertambah. “Jumlah pengungsi bertambah dari 136 KK menjadi 155 KK,” kata Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kalikuning Misnadi. Warga semakin banyak yang mengungsi karena khawatir tanah kembali ambles, apalagi curah hujan yang terjadi di wilayah setempat masih tinggi. ISHOMUDDIN.
Hal itu dikemukakan ahli Pergeseran Tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Sutikno setelah meninjau lokasi, Kamis (6/1).
Kawasan pemukiman seluas 150 hektare itu, Minggu (3/1) mengalami ambles. Sedikitnya 54 bangunan rumah rusak akibat bencana ini. Namun, tidak ada korban jiwa.
Menurut Sutikno, kawasan tersebut sudah tidak layak dijadikan pemukiman warga karena berada di lereng perbukitan dengan karakter tanah yang bergerak. “Termasuk kategori gerakan tanah lama dan cukup aktif bergerak sebagai dampak dari struktur geologi, khususnya ketika intensitas hujan tinggi. Gerakan aktif kembali dimulai dari gerak di lereng atas dan mendorong gerak di lereng bagian bawah,” paparnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, PVMBG merekomendasikan agar pemukiman warga di sekitar lokasi lereng perbukitan direlokasi. “Sebaiknya direlokasi karena jumlah warga cukup banyak,” ujar Sutikno pula.
Menanggapi rekomendasi PVMBG ini, Pejabat Bupati Pacitan Gepeng Soedibyo mengatakan, pihaknya juga merencanakan hal yang sama. Pemkab Pacitan sedang mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk membangun kawasan perumahan yang sehat dan aman. “Hanya saja semua masih tergantung pada ketersediaan anggaran. Kalau dipindahkan pemerintah, konsekwensinya juga harus ditangani pemerintah. Kalau mengandalkan anggaran tak terduga dari APBD jelas tidak cukup,” ucapnya.
Jika relokasi dibebankan kepada warga dengan mengandalkan bantuan dana langsung bagi rumah yang rusak juga tidak cukup. Warga yang rumahnya rusak berat hanya diberi bantuan Rp 2 juta dan rusak sedang hanya Rp 1 juta.
Dalam APBD 2010, pos anggaran dana tak terduga yang bisa digunakan termasuk untuk bencana alam Rp 2 miliar. Namun setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), jumlahnya berkurang menjadi Rp 1 miliar. Sedangkan dalam APBD 2011, jumlah anggaran dana tak terduga mencapai Rp 2 miliar.
Soedibyo mengatakan, untuk biaya relokasi diharapkan bantuan dari Pemerintah Pprovinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. “Pengajuannya sedang diurus ke provinsi dan pusat. Kami berharap bantuan segera cair,” tuturnya.
Mengenai kemungkinan relokasi dengan cara transmigrasi, Soedibyo tidak yakin warga mau melakukannya. “Budaya warga Pacitan memang ada yang senang merantau dan kembali pada kurun waktu tertentu. Namun untuk menetap selamanya di daerah baru, sepertinya enggan,” katanya.
Hingga kini jumlah warga yang mengungsi xsetelah bencana tanah ambles semakin bertambah. “Jumlah pengungsi bertambah dari 136 KK menjadi 155 KK,” kata Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kalikuning Misnadi. Warga semakin banyak yang mengungsi karena khawatir tanah kembali ambles, apalagi curah hujan yang terjadi di wilayah setempat masih tinggi. ISHOMUDDIN.
