TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretariat Gabungan saat ini sedang melakukan pendinginan (cooling down) suhu politik terkait Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Kami sedang cooling down menunggu nanti pandangan setiap partai terhadap beleid tersebut," ujar Politisi PKB yang sering mewakili partainya di rapat Setgab, Marwan Ja'far, kepada Tempo, Ahad (2/1).
Menurut Marwan, belum ada lagi pertemuan setgab yang membahas soal RUU Keistimewaan Yogyakarta. "Rencananya, semua partai akan berbicara kembali di setgab usai reses DPR," katanya.
Pendinginan suhu soal Yogyakarta juga dimaksudkan untuk menjaga gonjang-ganjing politik nasional. Sebab, kata Marwan, ada kekhawatiran banyak pihak mengambil keuntungan dari polemik Yogyakarta. Namun dia enggan menyebutkan siapa pihak yang dimaksud. "Khawatir ada yang bermain di air keruh," ujarnya.
PKB berpendapat perlu ada solusi yang menentramkan bagi Yogyakarta. "Yang jelas, posisi gubernur utama itu tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya. Adanya gubernur utama adalah usulan pemerintah dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Ada beberapa masukan lain dari PKB yang akan ditawarkan. Salah satunya adalah opsi penetapan dengan persyaratan. Maksudnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi gubernur lewat penetapan, dengan syarat melepas semua baju politiknya. "Penetapan Gubernunr dengan syarat Sultan ditetapkan sebagai individu yang non partisan," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA
