KIP Akan Minta Bareskrim Jelaskan Kasus Rekening Gendut
Selasa, 28 Desember 2010 16:21 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Majelis komisioner Komisi Informasi Pusat meminta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk hadir dalam sidang sengketa informasi publik soal rekening gendut sejumlah perwira Polri. Kehadiran Bareskrim pada persidangan mendatang itu untuk menjelaskan sejauh mana pengusutan 17 rekening mencurigakan para perwira tersebut.
“Dari 17 rekening itu mana yang penyelidikannya sudah selesai dan mana yang lanjut,” kata ketua majelis komisioner, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam persidangan, di Jakarta, Selasa (28/12).
Sidang sengketa itu digelar setelah Indonesia Corruption Watch, pegiat antikorupsi, mengajukan gugatan terhadap Mabes Polri untuk membuka data 17 rekening gendut sejumlah perwiranya. ICW mengganggap informasi tersebut sudah jadi milik publik sehingga Polri tak perlu menutup-tutupi hasil pemeriksaan asal-usul duit di rekening.
Dalam persidangan, Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Iza Fadri, yang mewakili institusinya, berkukuh enggan membuka data 17 rekening gendut. Alasannya, meski para pemilik rekening sudah diperiksa, data tak bisa dibuka demi kepentingan proses hukum. Selain itu, kata Iza, rekening tak bisa dibuka sebab menyangkut rahasia pribadi.
Tapi menurut Febri Diansyah, pegiat ICW, bekas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan dalam konferensi pers pada Juli lalu menyatakan pengusutan rekening gendut selesai. Tujuh belas dari 23 rekening mencurigakan yang dimiliki perwira polisi dinilai wajar. Tapi polisi enggan membuka data rekening yang dianggap wajar tersebut.
Menurut Febri, lantaran pengusutan kasus selesai dan 17 rekening itu dianggap wajar, polisi semestinya membuka data tersebut. “Kalau memang sudah masuk proses hukum, masuk proses hukum yang mana?” katanya. Proses hukum, kata dia, tak relevan dijadikan alasan untuk menutup-tutupi data rekening gendut.
Adapun alasan bahwa rekening termasuk rahasia pribadi, menurut Febri, hal tersebut juga tak bisa dijadikan dasar sebab sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kekayaan pejabat publik termasuk informasi yang dikecualikan kerahasiaannya. “Rahasia pribadi juga tak relevan,” kata dia.
Tama S. Langkun, aktivis ICW yang lain, dalam persidangan mengatakan, ke-17 perwira polisi tersebut termasuk penyelenggara negara yang mestinya melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau tak mau dibuka, berarti tak pernah melaporkan harta,” kata Tama.
Lantaran wakil pihak Polri tak bisa menjelaskan proses hukum rekening gendut dan kualifikasi informasinya, majelis komisioner meminta Bareskrim untuk hadir pada persidangan pada pertengahan Januari tahun depan. Selain untuk mendengarkan keterangan Bareskrim selaku penyelidik kasus rekening gendut, sidang dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan ahli.
ANTON SEPTIAN
