TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut tahun ini sebagai musim gugur pekerja media di Indonesia. Dikatakan Ketua Umum AJI, Nezar Patria, di Jakarta, Selasa (28/12), tahun ini ada lonjakan jumlah pekerja media yang dipecat perusahaannya, dibanding tahun lalu.
Dalam kurun November 2008-April 2009, AJI mencatat "hanya" seratus pekerja media yang dipecat perusahaannya. Jumlah itu menanjak tahun ini. Adapun pada semester I-2010, PHK massal dan skorsing bernuansa union busting melanda hampir lima ratus pekerja media.
PHK tersebut dialami lebih dari tiga ratus karyawan televisi Indosiar, 144 pekerja koran Berita Kota pasca diakuisisi Kelompok Kompas Gramedia (KKG), serta 50-an pekerja Suara Pembaruan dan kelompok media grup Lippo lainnya. Dengan alasan rasionalisasi, para pekerja stasiun televisi ANTV juga dibayang-bayangi PHK massal.
Tak hanya panen PHK, tahun ini juga diwarnai konflik ketenagakerjaan sebagai imbas dari ketidakjelasan aturan kerja dan masalah kesejahteraan. Di Koran Jakarta misalnya, Maret lalu, konflik berbuntut pemogokan kerja sebagian jurnalis koran tersebut. Ujung-ujungnya, perusahaan akhirnya mem-PHK jurnalis yang dianggap memelopori mogok kerja.
Nezar menilai catatan tersebut sebagai wujud bagaimana pekerja media kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. "Jika sebelumnya pekerja media kerap berhadapan dengan regulasi yang mengancam atau pihak luar seperti aparat dan kelompok masyarakat tertentu yang ingin membatasi kebebasan pers, kini ancaman juga datang dari dalam perusahaan media yakni dari pihak manajemen atau pemilik modal," ujarnya.
Ia menambahkan, di samping PHK massal, kondisi yang juga sangat mengkhawatirkan adalah munculnya praktik antiserikat dan pemberangusan serikat pekerja (union busting) di sejumlah media. Tahun ini, kasus yang cukup menyita perhatian publik terjadi di Indosiar.
Kasus bermula ketika sejumlah karyawan Indosiar menuntut kesejahteraan dan kenaikan gaji yang tidak diberikan selama enam tahun. Manajemen Indosiar justru menjawab tuntutan pekerja dengan memecati anggota dan seluruh pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar.
Kasus yang mirip juga terjadi di harian Suara Pembaruan. Kasus bermula ketika Budi Laksono, yang sudah mengabdi selama 18 tahun di Suara Pembaruan, dipecat tak lama setelah mendirikan serikat pekerja di kantornya.
Pekerja yang bergabung dalam Serikat Pekerja Pontianak Post (Jawa Pos Group) juga mengalami perlakuan antiserikat manejemen. Begitu dideklarasikan pada 1 Mei silam, anggota dan pengurus serikat langsung menerima intimidasi dari manajemen. Manajemen secara terang-terangan menyatakan menolak berdirinya serikat dan meminta agar serikat dibubarkan dengan alasan tidak ada tradisi union di lingkungan Jawa Pos Group.
Juli lalu, puluhan pekerja yang bernaung dalam Serikat Pekerja Bali Post juga mendapatkan ancaman dari manajemen tak lama setelah mendeklarasikan berdirinya serikat di lingkungan perusahaan milik anggota Dewan Pers, Satria Naradha. Tak tanggung-tanggung, para pekerja yang menjadi anggota serikat mendapatkan SK pensiun dini.
Isma Savitri
