TEMPO Interaktif, Jakarta - Eks Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Ketua Sekretariat Gabungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu menyelaraskan perbedaan pendapat dengan anggota Setgab yang lain.
"Seorang dirigen harus mampu menyelaraskan lagu yang berbeda-beda. Seorang dirigen juga harus proaktif dan jangan hanya membiarkan begitu saja," kata Akbar Tandjung usai Pelantikan PB HMI periode 2010-2012 di Tugu Proklamasi Jakarta, Senin 27 Desember 2010 malam.
Ia menilai perbedaan pendapat dengan anggota setgab lainnya adalah wajar karena tidak mungkin selalu menyamakan pendapat partai-partai yang lain.
"Golkar berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mendukung Presiden SBY. Tetapi, bisa saja dalam perjalanannya ada perbedaan-perbedaan antara partai-partai itu mengenai berbagai isu," katanya.
Akbar mencontohkan soal "Parliamentary Threshold", Golkar ingin PT naik menjadi lima persen, Demokrat empat persen dan anggota setgab yang lain ada yang mengusulkan tiga persen. Begitu pun dengan kasus Bank Century, Golkar selalu berbeda pendapat dengan anggota Setgab yang lain.
Menanggapi soal kemungkinan koalisi antara Demokrat dengan PDIP, kata Akbar, kemungkinan itu sangat kecil karena PDIP memilih menjadi partai penyeimbang dan tetap tidak ingin bergabung di kabinet.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, maka harus konsisten. Membangun kekuatan penyeimbang itu lebih terhormat sebagai partai. Tidak perlu lagi diajak-ajak untuk bergabung dalam pemerintahan," kata Akbar.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menilai dominasi Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah sering kali mengganggu kinerja koalisi.
"Perbedaan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat membuat Setgab terombang-ambing karena tidak satu suara dan membuat partai-partai lainnya terjepit," katanya usai diskusi di Kantor Charta Politika, Jakarta, Senin.
Menurut dia, perlu evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal komunikasi politik pada Setgab. Ia menambahkan, PPP tidak beraksud umemisahkan diri dari Setgab.
Dia mengatakan, Setgab perlu dikritik dan dievaluasi untuk mendorong kinerja koalisi yang lebih bagus dan sehat. "Jika selama ini terbentur-bentur ya Setgab ini kan masih eksperimentasi politik," katanya.
Ia menilai, koalisi yang terbentuk saat ini sangat cair dan Presiden SBY seringkali mengakomodasi banyak kepentingan politik.
"Presiden seorang yang sangat baik sehingga mengakomodasi semua kepentingan, sehingga hasilnya juga tak tentu arah," katanya.
